LombokPost - Hingga saat ini, belum ada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mengajukan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB ke kawasan Timur Tengah.
Keputusan ini menyusul meningkatnya ketegangan yang kian memanas, antara Iran dan Israel-AS. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Aidy Furqan mengatakan semenjak meletusnya perang pada akhir Februari, pihaknya belum menandatangani dokumen pemberangkatan ke wilayah tersebut.
“Sampai hari ini saya belum pernah mendatangani pemberangkatan menuju zona itu. Sepertinya pada ngerem dulu,” kata Aidy, Jumat (13/3).
Ia menegaskan langkah ini sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah. Tidak hanya keberangkatan calon PMI, situasi keamanan yang belum stabil juga berdampak pada kegiatan ibadah.
Bahkan, pelaksanaan ibadah umrah untuk sementara disarankan ditunda, dan mereka yang sudah berada di wilayah tersebut hanya dapat menyelesaikan ibadahnya.
“Bahkan untuk umroh pun saya mendengar itu untuk sementara ditangguhkan, disarankan untuk tidak melaksanakan dulu. Yang sudah terlanjur di sana saja menyelesaikan ibadahnya,” ujarnya.
Terkait koordinasi dengan pihak penyalur tenaga kerja, Aidy menyebut bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).
Dirinya telah melakukan pertemuan dengan APJATI untuk membahas rencana pemberangkatan calon PMI asal NTB. Namun, dalam pertemuan tersebut, diskusi difokuskan pada kelanjutan program yang sudah ada ke negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, dan Jepang, di mana minat calon PMI saat ini paling banyak ke Jepang, bukan ke Timur Tengah.
“Kami membicarakan untuk meneruskan program yang sudah ada, seperti ke Malaysia, ke Taiwan, ke Jepang. Malah yang minat sekarang banyak ke Jepang,” jelasnya.
Aidy menegaskan, Disnakertrans NTB tetap membuka kemungkinan pemberangkatan secara legal jika kondisi memungkinkan dan calon pekerja siap diberangkatkan.
Kebijakan ini menunjukkan pemerintah daerah menempatkan keselamatan dan keamanan calon PMI NTB sebagai prioritas utama, sambil terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.
“Nanti kalau ada yang sudah misalnya ready karena memang sudah waktunya, pasti mereka konfirmasi. Dan saya, kalau yang legal terutama ini, tetap mengeluarkan pengantar pemberangkatannya,” tandasnya.
Pemprov NTB terus memantau seluruh warga Bumi Gora yang berada di kawasan Timur Tengah. Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah.
“Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait,” jelasnya.
Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.
Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi. “Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujarnya.
Editor : Kimda Farida