LombokPost - Pemprov NTB menyoroti sejumlah tantangan, dalam pelaksanaan pengawasan ruang laut di daerah, terutama terkait keterbatasan dukungan operasional dan pembiayaan.
Hal tersebut disampaikan, dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang sanksi administratif dan penyelesaian sengketa yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Kamis lalu (12/3).
“Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, merupakan tugas strategis yang membutuhkan dukungan sarana, prasarana, serta pembiayaan yang memadai,” jelas Kepala Dislutkan NTB Muslim.
Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, upaya pengawasan di wilayah perairan daerah akan sulit berjalan secara optimal.
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tidak dapat berjalan efektif apabila tidak didukung dengan pembiayaan dan dukungan operasional yang memadai.
“Wilayah laut yang luas tentu membutuhkan kapasitas pengawasan yang juga kuat,” ujarnya.
Pemprov NTB saat ini, juga dihadapkan pada tantangan kebijakan fiskal yang membatasi ruang daerah, dalam memperoleh pendapatan dari aktivitas yang berada dalam kewenangannya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan daerah dalam memperkuat kegiatan pengawasan. Implikasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.
Sementara kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan pengawasan di sektor kelautan dan perikanan terus meningkat. Karenanya, Pemprov NTB terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan.
“Kami berharap melalui sinergi ini, daerah dapat memperoleh nilai tambah yang dapat mendukung kegiatan operasional pengawasan sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” beber mantan Plt kepala Disnakertrans NTB tersebut.
Selain membahas tantangan pengawasan, rapat tersebut juga menyoroti peluang optimalisasi penerimaan daerah melalui penerapan sanksi administratif serta mekanisme retribusi perizinan tertentu.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat pembiayaan kegiatan pengawasan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan dan perikanan.
Editor : Kimda Farida