LombokPost - Menyikapi harga avtur melonjak lebih dari 70 persen, akhirnya Pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan menyesuaikan tarif tiket pesawat, dengan batas maksimal kenaikan sebesar 13 persen.
Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap sektor pariwisata, khususnya di NTB. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Sahlan M Saleh menilai, kebijakan tersebut berpotensi menekan minat kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan, terutama di Pulau Lombok dan Sumbawa. “Ini akan sangat berdampak pada pariwisata kita,” tegasnya, saat ditemui Selasa (7/4).
Transportasi udara merupakan akses utama menuju destinasi wisata di NTB. Sehingga kenaikan harga tiket akan memengaruhi keputusan wisatawan, dalam merencanakan perjalanan.
“Orang yang sudah merencanakan perjalanannya mungkin bisa menunda, karena tentu orang akan berpikir kembali,” tegas dia.
Baca Juga: Bupati Bambang Buka Gerbang Wisata Hiu Paus Soro, Jadi Magnet Baru Pariwisata di Dompu
Memang dampak tersebut tidak merata, terutama bagi kelompok masyarakat dengan daya beli terbatas. Namun tetap saja, dengan budgeting yang ada, kenaikan harga tiket pesawat akan mengurangi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat pencapaian target kunjungan wisatawan NTB di angka 2,5 hingga 3 juta orang pada tahun 2026. Tentu saja, situasi sekarang bisa menambah beban promosi bagi BPPD.
“Situasi ini mengganggu target kita karena berkurangnya minat wisatawan, dan juga beban tanggung jawab kita di BPPD untuk mendatangkan wisatawan itu makin lebih tinggi,” kata ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) NTB tersebut.
Kendati demikian, ia menilai avtur bukan satu-satunya faktor penentu mahalnya tiket. Ia menyebut masih banyak komponen biaya lain yang turut membebani maskapai dan pada akhirnya dibebankan kepada penumpang.
“Bukan hanya avtur, tapi seluruh komponen bahan bakar itu sudah dinaikkan,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Avtur Melonjak 70 Persen, Tiket Pesawat Cuma Boleh Naik 13 Persen! Ini Penjelasan Pemerintah
Maka BPPD NTB menyarankan, ada biaya-biaya lain juga yang perlu campur tangan pemerintah untuk diturunkan. Sahlan merinci sejumlah komponen biaya tersebut, seperti pajak tiket, biaya garbarata, airport tax, landing fee, parkir, hingga biaya layanan (handling).
“Bila pemerintah ingin membantu masyarakat, maka komponen biaya yang begitu banyak ini dibantu dikurangi, jika ini dikurangi, maka harga tiket yakin saya akan normal bahkan turun,” katanya.
Ketika terjadi kenaikan harga avtur yang cukup signifikan, itu menyumbang 40 persen dari total biaya operasional maskapai, tetapi masih terdapat 60 persen komponen biaya lain yang bisa diintervensi oleh pemerintah.
“Ini kita suarakan sama-sama, ini harus ada campur tangan pemerintah mengurangi beban biaya dari maskapai itu sendiri supaya dampaknya kepada masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, keterbatasan akses transportasi laut dinilai belum mampu menjadi solusi atas tingginya harga tiket pesawat yang berdampak pada sektor pariwisata di NTB.
Baca Juga: Kontras Pariwisata Lombok Tengah, Selatan Melesat Utara Tertinggal
Sahlan menegaskan moda transportasi laut hanya relevan untuk rute jarak dekat, sementara untuk jarak jauh dinilai tidak efektif. “Kalau Bali-Lombok masih visibel, Surabaya masih visibel. Tetapi kalau dari Jakarta, Medan, Makassar, dan kota-kota besar lainnya itu sangat tidak visibel untuk aksesibilitasnya,” ujarnya.
Dampak dari keterbatasan akses ini, lanjutnya, sangat dirasakan oleh pelaku industri pariwisata, termasuk agen perjalanan yang tergabung dalam Astindo. Ia menilai kondisi ini menyebabkan penyusutan pasar wisata secara signifikan.
“Kalau dampaknya itu travel agent, kalau bicara sisi Astindo, sangat mengurangi pasarnya. Wisata laut kita menurun. Pada saat ini Astindo sedang berjuang menaikkan jumlah wisatawan,” jelas dia.
Tekanan terhadap industri pariwisata juga mulai terlihat, dari fluktuasi pemesanan wisatawan mancanegara. Meskipun sempat terjadi peningkatan pemesanan dari wisatawan asal Tiongkok pada Februari, namun ke depan masih diselimuti kekhawatiran.
“Saya sendiri di perusahaan saya, mulai menerima booking-an dari Tiongkok di Februari, ini sudah cukup tumbuh. Tapi kita mengkhawatirkan Mei, Juni, dan selanjutnya,” ujar Sahlan.
Baca Juga: Desa Wisata Bukit Tinggi Kini Jadi Primadona Camping
Menurutnya, situasi geopolitik global juga turut menjadi faktor yang turut memengaruhi minat wisatawan. Bahkan, isu kenaikan harga tiket peswat sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap keputusan perjalanan.
Sementara itu, Asisten II Setda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan Pemprov NTB masih mencermati perkembangan situasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Namun, ia mengakui kenaikan harga tiket hampir pasti akan berdampak pada minat dan perencanaan wisatawan. “Masih menunggu dulu ya. Kalau kenaikan harga tiket ini, bisa berpengaruh ke wisatawan ya karena mereka berhitung juga,” ujarnya.
Koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata menjadi langkah penting, guna merumuskan strategi menghadapi dampak kenaikan harga tiket, sekaligus menjaga daya tarik destinasi wisata ke Bumi Gora. “Ini harus kita bicara betul-betul dengan teman-teman di Airlines dan kepariwisataan,” tegasnya.
Editor : Akbar Sirinawa