LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melantik 34 pejabat baru di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4). Rinciannya, 13 pejabat Eselon II, 13 pejabat Eselon III dan delapan pejabat Eselon IV.
Untuk eselon II, Lalu Mirza Amir HB menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB. Syamsul Hadi merupakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB. Lalu Kusuma Wijaya bertugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman NTB, sementara Lalu Wiranata menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan NTB.
Muhammad Ihwan memimpin Dinas Kebudayaan NTB, dan Didik Mahmud menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Di sektor kesehatan, Asrul Sani menjabat sebagai Direktur RSUP NTB. Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf bertugas sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, didampingi oleh Srianingsih sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional.
Baca Juga: Sah Dilantik, Sekda NTB Abul Chair Langsung Dapat Tugas Spesial dari Gubernur Iqbal
I Putu Artawan Prayoga menjabat sebagai Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, sementara Adi Wira Perdhana bertanggung jawab sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB. Di lingkungan Sekretariat Daerah NTB, Amir menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, sedangkan Yus Harudian Putra bertugas sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Dalam arahannya, Iqbal menegaskan para pejabat yang dilantik dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan. Baik di tingkat global, nasional, maupun lokal.
Ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai periode yang tidak mudah dan membutuhkan respons kerja yang luar biasa. “Kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Di level internasional kondisi sedang labil, di level nasional banyak tantangan, dan di level provinsi lebih banyak lagi tantangan yang kita hadapi,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pola kerja biasa tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan yang ada. Seluruh jajaran diminta bekerja melampaui standar, dengan dedikasi tinggi dan pendekatan yang lebih inovatif. “Bekerja seperti biasa saja sudah tidak lagi zamannya. Kita harus bekerja extraordinary, beyond call of duty, melebihi panggilan tugas,” tegasnya.
Selain tantangan eksternal, gubernur juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tidak hanya bergantung pada anggaran yang ada. “Semua OPD harus ikut memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan, dan juga bagaimana bekerja lebih efisien dengan kondisi terbatas,” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Iqbal menegaskan visi dan cita-cita besar pembangunan NTB tidak boleh terhambat. Ia mendorong seluruh jajaran untuk tetap bergerak maju dengan semangat perubahan. “Keinginan-keinginan besar kita tidak boleh berhenti, langkah-langkah besar kita tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran,” kata pria asal Lombok Tengah tersebut.
Lebih lanjut, gubernur mengingatkan upaya melakukan perubahan tidaklah mudah, dan akan diwarnai berbagai tantangan. Namun, ia optimistis seluruh jajaran dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut. “Kita ingin melakukan perubahan, dan itu tidak mudah. Akan banyak tantangan, tapi saya percaya teman-teman akan bersama-sama. Bersama kita pasti bisa,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja, para pejabat yang baru dilantik akan menjalani masa evaluasi selama enam bulan ke depan. Masa tersebut akan menjadi periode penilaian terhadap capaian kinerja masing-masing pejabat. “Enam bulan ke depan ini adalah masa probation. Nanti akan ada perjanjian kinerja,” tegasnya.
Baca Juga: Dua BUMD belum Setor Dividen Jelang Tutup Tahun, DPRD Desak Miq Iqbal Lalukan Evaluasi Kinerja
Bila target kinerja dalam enam bulan tidak tercapai, maka para pejabat yang bersangkutan diharapkan bersedia mengundurkan diri. Kebijakan ini, menurut Iqbal, merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Sekda NTB Abul Chair menegaskan pada tahap awal, prioritas utama yaitu melaksanakan konsolidasi birokrasi internal. Hal itu guna mengidentifikasi berbagai kekurangan yang ada, sebelum kemudian menentukan langkah-langkah strategis ke depan.
Editor : Akbar Sirinawa