LombokPost - DPRD Provinsi NTB menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4).
Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi NTB ke depan.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian rekomendasi serta penyerahan keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme checks and balances antar legislatif dan eksekutif.
Baca Juga: Lima Komisi Layangkan Catatan Kritis LKPJ 2025, Mulai Tata Kelola Pemerintahan Hingga Sosial Ekonomi
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini juga menegaskan bahwa kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Aset dan Infrastruktur Disorot Saat Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Gubernur Miq Iqbal mengakui bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan tidak ringan. Terutama terkait meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar. Situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.
Baca Juga: Bupati Dompu Sampaikan LKPJ 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Capai 99,12 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Miq Iqbal juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka (pansel) kepada forum DPRD. Antara lain Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.
Pengenalan ini diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD. Tujuannya untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi