LombokPost-Delapan ribu hektare lahan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dialihfungsikan menjadi lahan jagung. Perambahan tersebut didominasi di Pulau Sumbawa, khususnya wilayah Bima dan Dompu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada musim kering.
“Itu sudah kita antisipasi, kebetulan kami punya Bidang Gakkum namanya yang membina KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) di bawahnya, kita sekarang secara masif mensosialisasikan,” ujarnya belum lama ini.
Baca Juga: Dinas LHK NTB Tekankan Jangan Hanya Buang Sampah pada Tempatnya, Pemilahan Juga Penting
Pemprov NTB bersama mitra melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Ratusan personel pengamanan hutan (Pamhut) dan polisi hutan (Polhut) disiagakan untuk memperkuat pengawasan di daerah rawan.
“Semua Pamhut dan Polhut sudah kami siagakan, cuma tetap kami berikan peningkatan kapasitas kepada mereka terkait dengan antisipasi karhutla,” katanya.
Didik memastikan pengurangan jumlah KPH akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru tidak menghambat pengawasan di lapangan. Menurutnya, pengurangan hanya terjadi pada lembaga, sedangkan jumlah personel tetap sama, namun dengan jangkauan kerja lebih luas.
Selain itu, wilayah perhutanan sosial juga menjadi perhatian. Tercatat sedikitnya 26 ribu hektare lahan di kawasan tersebut telah dimanfaatkan menjadi lahan jagung. Untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan, lahan-lahan tersebut akan diarahkan ke pola agroforestri dengan penanaman berbagai jenis tanaman.
“Kita arahkan teman-teman untuk agroforestri, kalau di Bima Dompu kemiri karena sudah ada pasarnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan DLHK NTB Burhan Bono mengatakan, luas lahan kritis di NTB mencapai sekitar 180 ribu hektare. Angka ini menurun sekitar 10 ribu hektare dibandingkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022.
Menurutnya, penanganan lahan kritis membutuhkan biaya besar. Dengan kebutuhan rehabilitasi Rp 8 juta hingga Rp 12 juta per hektare, total anggaran yang dibutuhkan mencapai triliunan rupiah.
“Kalau pemerintah sendiri yang kerjakan, butuh bertahun-tahun. Tapi kalau mindset masyarakat berubah, mungkin dalam lima tahun bisa dipercepat,” katanya.
Untuk penghijauan kembali lahan kritis, Pemprov NTB tidak dapat mengalokasikan anggaran secara langsung karena kewenangan berada pada pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).
Editor : Akbar Sirinawa