Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, pemerintah kini tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mentransformasi program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik menjadi sebuah ekosistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi.
Dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Ruang Rapat BRIDA pada Senin (28/04/2026), para pemangku kepentingan menyepakati bahwa program konversi motor listrik di NTB harus segera beranjak dari sekadar uji coba menuju tahap implementasi massal. Fokus utama kini diarahkan pada penguatan standar teknis, legalitas, dan dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Kolaborasi Harmonis di May Day 2026, Dorong Kesejahteraan Pekerja di NTB
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penguatan ekosistem kendaraan listrik merupakan pilar penting dalam upaya penurunan emisi karbon di daerah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keberlanjutan pasca-produksi.
"Diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas produk agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," tegas Aryadi dalam forum tersebut.
Salah satu langkah taktis yang disepakati adalah pemanfaatan aset daerah, yakni motor dinas yang sudah tidak terpakai, untuk dijadikan bahan baku konversi massal.
Selain menyegarkan fungsi aset lama, langkah ini diharapkan menjadi stimulus bagi industri otomotif lokal.
Sebagai garda terdepan dalam proses perakitan, SMK Negeri 3 Mataram melaporkan kemajuan signifikan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 34 unit motor telah berhasil dikonversi.
Dari jumlah tersebut, 30 unit telah rampung secara administratif, sementara 4 unit sisanya masih dalam tahap penyelesaian mutasi dokumen kendaraan.
Meski demikian, proses ini bukan tanpa tantangan. Pihak sekolah mengungkapkan adanya kendala teknis terkait keterlambatan pengiriman unit ke Bekasi untuk pengujian, yang mengharuskan tim melakukan penyesuaian ulang sebelum proses sertifikasi final dapat dilanjutkan.
Untuk menjamin keamanan dan kualitas hasil konversi, Dinas Perhubungan (Dishub) NTB terus mendorong peningkatan status bengkel konversi menuju Grade A.
Berdasarkan evaluasi, sebagian besar persyaratan teknis, mulai dari pelatihan personel (diklat) hingga penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), telah terpenuhi.
Hambatan utama saat ini menyisakan pengadaan satu peralatan utama yang menjadi syarat wajib sertifikasi nasional.
“Setelah peralatan tersebut terpenuhi, kami akan segera memfasilitasi proses verifikasi lapangan dan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar pengajuan resmi ke kementerian terkait,” jelas perwakilan Dinas Perhubungan.
Tak hanya berhenti pada aspek mekanis, Pemprov NTB juga mulai menjajaki kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Langkah ini bertujuan untuk mengawal proses verifikasi legalitas kendaraan serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh putra daerah.
Dengan sinergi antara BRIDA, Dinas Perhubungan, SMK, dan lembaga hukum, Provinsi NTB optimistis inovasi konversi motor listrik ini akan menjadi produk unggulan yang memiliki daya saing pasar.
Target akhirnya adalah menciptakan solusi transportasi ramah lingkungan yang mampu berkontribusi langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bumi Gora.
Editor : Siti Aeny Maryam