Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Dikes NTB Tegaskan KLB Campak di Bima Dompu Teratasi tapi Imunisasi Anak Tetap Diperluas

Yuyun Kutari • Selasa, 5 Mei 2026 | 08:47 WIB
PENYAKIT MENULAR: Papan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait vaksin campak yang halal dan aman, terpampang di salah satu ruas jalan di Kota Mataram, Senin (4/5). (YUYUN/LOMBOK POST)
PENYAKIT MENULAR: Papan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait vaksin campak yang halal dan aman, terpampang di salah satu ruas jalan di Kota Mataram, Senin (4/5). (YUYUN/LOMBOK POST)

LombokPost - Status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu berakhir.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB HL Hamzi Fikri menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan kasus di tiga wilayah tersebut. 

“Yang jelas kondisinya sudah jauh lebih baik. KLB tidak kita perpanjang, karena memang masa penetapannya satu bulan dan selama itu terlihat adanya penurunan kasus,” jelasnya, Senin (4/5).

Penetapan KLB sebelumnya dilakukan setelah ditemukan kasus kematian dan lebih dari lima kasus dalam satu periode. Respons cepat berupa outbreak response immunization (ORI) telah dijalankan dan terbukti mampu menekan angka penularan. 

Baca Juga: 80 Persen Lebih Jamaah Berisiko Tinggi, Penyakit Campak Jadi Ancaman Tambahan

Pelaksanaan ORI pada seluruh puksesmas di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu dengan prioritas diberikan bagi bayi dan balita berusia 9 sampai dengan 59 bulan. Meski status KLB telah dicabut, upaya penanganan tidak dihentikan begitu saja.

Dikes NTB tetap menggencarkan program imunisasi untuk memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan. “Target kita semua anak harus terimunisasi, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya,” jelasnya. 

Ia memastikan ketersediaan vaksin tidak menjadi kendala. Sejak awal peningkatan kasus, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memenuhi kebutuhan vaksin sesuai jumlah sasaran.

“Vaksin sudah terdistribusi semua. Dari awal kasus meningkat, kita langsung minta ke kementerian, jadi kebutuhan dosis sesuai sasaran sudah kita penuhi,” katanya. 

Pengawasan juga tetap diperketat melalui sistem surveilans di seluruh fasilitas kesehatan. Hamzi menyebut surveilans ini sebagai intel kesehatan yang berfungsi mendeteksi dini potensi peningkatan kasus.

Baca Juga: Rendahnya Cakupan Imunisasi Jadi Penyebab Utama Masifnya Penyebaran Campak di NTB

“Di puskesmas sudah kita latih untuk mendeteksi tren peningkatan kasus. Laporan dilakukan setiap minggu, dan jika ada kenaikan, respon cepat langsung diberikan, termasuk imunisasi,” tegas Fikri.

Salah satu penyebab tingginya kasus di daerah tersebut adalah belum meratanya cakupan imunisasi. Termasuk adanya penolakan dari sebagian masyarakat. 

Ada kelompok orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi atau bahkan menolak. Ketika anak terkena campak, kondisinya bisa lebih parah dan berisiko menularkan lebih tinggi.

Ia menambahkan, anak-anak yang telah diimunisasi memiliki tingkat kekebalan lebih baik sehingga risiko sakit berat dan kematian jauh lebih rendah. 

Selain faktor penolakan, ketidaktahuan masyarakat juga menjadi kendala. Banyak orang tua menghentikan imunisasi karena anak mengalami demam setelah vaksinasi, padahal itu merupakan reaksi normal.

“Kadang anak panas setelah imunisasi, lalu tidak dibawa lagi untuk dosis berikutnya. Padahal itu proses pembentukan imunitas. Harusnya dilanjutkan,” jelas dia.

Untuk itu, peran kader kesehatan dan petugas medis dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia menegaskan imunisasi aman, dapat ditangani jika muncul efek samping ringan. “Imunisasi itu gratis. Kalau ada yang menarik biaya, silakan laporkan,” tegasnya. 

Saat ini, status penanganan di NTB telah berangsur membaik. Dari sebelumnya berada pada kondisi darurat (merah), kini menjadi kuning. Sebanyak 177 puskesmas di NTB juga telah diperkuat dengan tenaga surveilans. 

Baca Juga: Kasus Campak Diklaim Turun Signifikan

Minimal dua orang di setiap fasilitas, guna memastikan pemantauan berjalan optimal. “Di setiap puskesmas tersebut minimal ditempatkan dua petugas surveilans, jadi sistem pengawasan sudah diperkuat dan tersebar lebih optimal di seluruh fasilitas kesehatan kita,” tandasnya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kemenkes Andi Saguni turut mengimbau orang tua untuk melengkapi status imunisasi campak anak sesuai jadwal. Kemudian, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika mengalami gejala demam dan ruam. Serta membatasi kontak dengan orang lain guna mencegah penularan. 

Editor : Prihadi Zoldic
#kementerian kesehatan #campak #imunisasi #Dinas Kesehatan #NTB