LombokPost - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat reformasi birokrasi berbasis kinerja.
Hal ini dilakukan dengan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB.
Pelantikan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair itu menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik.
Baca Juga: Pemprov NTB Ajak Semua Pihak Bersatu, Perkuat Kinerja Pasca Pelantikan Sekda
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Selasa (12/5) diikuti pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah, biro, serta rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB.
Sebanyak 35 pejabat fungsional yang dilantik ditempatkan pada sejumlah instansi strategis.
Di antaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Bappeda; BPBD; Satpol PP; Biro Organisasi; Biro Hukum dan HAM; RSUD Provinsi NTB; RS Mandalika; RS Mata NTB; hingga RSJ Mutiara Sukma.
Baca Juga: Pilihan Sekda NTB sebagai Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi
Dalam sambutannya, Sekda NTB Abul Chair menegaskan bahwa, pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Abdul Chair, birokrasi saat ini tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama yang kaku dan bertumpu pada sekat-sekat struktural.
ASN dituntut mampu bekerja lebih cepat, lincah, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Jawab Polemik Sekda Impor, Sebut NTB Tak Mengenal Istilah Pendatang
“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” tegasnya.
Abul Chair menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui penyederhanaan struktur organisasi. Tetapi harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Karena itu, pejabat fungsional diharapkan tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif. Melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik di bidang tugas masing-masing.
“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” ujarnya.
Abul Chair juga mengingatkan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif.
Dalam konteks tersebut, pejabat fungsional menjadi ujung tombak dalam memastikan pelayanan pemerintah berjalan efektif sekaligus mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.
Selain penguatan kapasitas teknis, Sekda NTB meminta seluruh pejabat yang dilantik terus menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik hari ini. Amanah ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan tata kelola pemerintahan di era transformasi digital dan reformasi pelayanan publik. (lil/disominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online