LombokPost - Pemprov NTB terus memperkuat pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi bagian, dari program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Sejumlah pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah di NTB kini telah memasuki tahap penyelesaian hingga pengoperasian, sementara pemerintah juga mulai mempersiapkan pengembangan tahap berikutnya.
“Pembangunan KNMP di NTB telah berjalan dalam dua tahap,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim.
Baca Juga: Material Proyek Kampung Nelayan Merah Putih Dicuri
Tahap pertama, Pembangunan dilakukan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Lokasi tersebut dilaporkan telah rampung 100 persen dan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung modern, termasuk sistem pemantauan CCTV.
Selain itu, pembangunan KNMP di Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah juga telah selesai dan saat ini mulai beroperasi untuk mendukung aktivitas masyarakat nelayan setempat.
Sementara itu, untuk tahap kedua, pembangunan program dilaksanakan di Pulau Bungin, Kecamatan Alas dan Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge, Sumbawa.
Adapun di Kabupaten Dompu, pembangunan KNMP berlokasi di Desa Jala, Kecamatan Hu’u, dengan target penyelesaian pada pertengahan tahun ini.
“Pemerintah saat ini juga sedang mempersiapkan tahap ketiga melalui proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) di sejumlah lokasi tambahan di wilayah NTB,” terang Muslim.
Baca Juga: Lombok Utara Siapkan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sukadana
Secara nasional, Program KNMP ditargetkan menjangkau 1.382 desa pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Provinsi NTB diproyeksikan akan memperoleh lebih dari 40 lokasi pembangunan kampung nelayan.
Meski demikian, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Muslim mengungkapkan, penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha koperasi pengelola kampung nelayan menjadi salah satu persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius.
“Beberapa lokasi KNMP yang telah selesai dibangun secara fisik masih mengalami kendala operasional,” ujarnya.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia bagi masyarakat nelayan.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan kapasitas pengelola kampung nelayan melalui penyusunan business plan, mitigasi risiko usaha, hingga perluasan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Penguatan kapasitas pengelola sangat penting agar pengelolaan kampung nelayan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan,” jelas Muslim.
Selain penguatan kapasitas kelembagaan, Pemprov NTB juga menekankan pentingnya koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Program KNMP.
Baca Juga: Dampak "Gentengisasi", Desain Kampung Nelayan Bintaro Berubah
Langkah tersebut dinilai penting agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di NTB.
Editor : Akbar Sirinawa