LombokPost - Mengacu data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, total pengiriman sapi pedaging ke luar daerah selama periode Maret hingga April 2026 mencapai 27.449 ekor.
Dari jumlah tersebut, 24.974 ekor dikirim ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), guna memenuhi kebutuhan hewan kurban Iduladha.
“Kita banyak mengeluarkan rekomendasi ke Jabodetabek,” tegas Kepala Disnakkeswan NTB Muhamad Riadi, Jumat (29/5).
Namun, ketika ada sapi yang tidak habis terjual saat momentum Iduladha, Disnakkeswan NTB memastikan hewan ternak tersebut dilarang kembali ke Bumi Gora, untuk mengantisipasi risiko penularan wabah penyakit hewan berbahaya.
Riadi menegaskan, kebijakan ini untuk menjaga NTB tetap bebas dari penyakit Lumpy Skin Disease (LSD). Sebaliknya, status kesehatan hewan di Pulau Jawa maupun Sumatera telah terpapar penyakit menular tersebut.
“Kami memang melarangnya, nggak bisa dibawa balik lagi ke NTB, sebab Pulau Jawa dan Sumatera sudah kena LSD, kalau di kita aman,” ujarnya.
Kondisi bebas penyakit inilah yang menjadi nilai tawar, sekaligus keunggulan kompetitif utama bagi komoditas peternakan Bumi Gora di pasar Nasional.
Dengan menyandang status bebas LSD, sapi dan kerbau asal NTB mendapatkan hak istimewa, yakni bebas berlalu lintas ke daerah-daerah lain yang menerapkan proteksi serupa, seperti wilayah Pulau Kalimantan.
“Kalau bebas penyakit LSD jadi bisa berlalu lintas ke Kalimantan dan ke mana saja yang sama-sama statusnya bebas. Nah ini yang kita jaga betul, jangan sampai NTB kena LSD,” jelasnya.
Ketegasan Pemprov NTB dalam memblokade potensi penularan penyakit hewan bukan tanpa alasan. Riadi menceritakan, pada tahun 2024 lalu, pihak Universitas Mataram (Unram) sebenarnya sempat mengajukan permohonan untuk mendatangkan sapi perah langsung dari Pulau Jawa.
Baca Juga: Lumbung Ternak NTB "Serbu" Jawa: 11 Ribu Sapi Dikirim, Barantin Perketat Benteng Biosekuriti
Sedianya sapi perah tersebut, akan dimanfaatkan untuk kepentingan studi, riset ilmiah, dan pemenuhan sarana pendidikan mahasiswa.
Namun demi keselamatan jutaan ternak di NTB, Disnakkeswan NTB memilih mengambil langkah tidak popular, dengan menolak permohonan akademis tersebut.
Risiko ekonomi yang dipertaruhkan dinilai terlampau besar, jika pertahanan sterilisasi daerah sampai jebol. Menurutnya, apabila hewan ternak di NTB sampai terinfeksi LSD, maka dampaknya bukan main.
Tidak hanya pada kesehatan ternak, tetapi juga berpotensi menutup akses pasar ternak NTB ke daerah lain yang masih bebas penyakit tersebut.
“Bayangkan saja kalau LSD masuk ke sini, sapi kita tidak bisa diterima di Kalimantan yang bebas LSD, atau kerbau kita tidak bisa diterima di Sulawesi karena kita terinfeksi LSD. Itu kerugian ekonomi kita,” beber Riadi.
Dirinya juga tidak menampik, pada tahun 2023 silam, sempat ada insiden di mana peternak lokal mencoba membawa pulang kembali sapi-sapi mereka, karena sepi pembeli di pasar Jabodetabek.
Bahkan, peternak tersebut nekat menyewa armada truk, untuk menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Peternak tersebut sempat menghubungi Disnakkeswan NTB, agar diberikan rekomendasi penerimaan ternak untuk kembali masuk ke Bumi Gora.
Namun permintaan itu ditolak, karena pihaknya tidak menerbitkan rekomendasi baru, untuk ternak yang berasal dari daerah terpapar LSD.
Baca Juga: Perputaran Ekonomi dari Pengiriman Sapi Kurban NTB Tembus Setengah Triliun Rupiah
Akhirnya, peternak tersebut terpaksa menjual sapi dengan harga murah di Banyuwangi, setelah upaya membawa ternak kembali ke NTB gagal dilakukan. “Mereka jual murah, tapi tidak sampai rugi. Karena semurah-murahnya dijual, pasti kembali modal,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa