LombokPost-Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di NTB terus berperan penting, dalam mendukung berbagai program prioritas nasional yang menyentuh langsung masyarakat.
“APBN menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan di daerah,” jelas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Senin (29/6).
Baca Juga: Sekolah dan SPPG Sodorkan Jalan Tengah untuk Refocusing MBG
Ia memaparkan sejumlah capaian program prioritas di NTB, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi Rp 2,02 triliun yang telah menjangkau 1,89 juta penerima manfaat.
Selain itu, Program Koperasi Desa Merah Putih juga telah mencatat 1.172 unit yang telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang kini telah beroperasi di lima lokasi.
Ratih menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ini diharapkan dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.
Baca Juga: MBG Dievaluasi, FITRA Sebut Tak Harus Semua Siswa Jadi Penerima Manfaat
Sementara itu, di tingkat nasional, pemerintah terus memperkuat tata kelola program pemenuhan gizi masyarakat melalui sejumlah langkah strategis.
Hal ini dibahas dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bersama jajaran dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/6).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Sejumlah langkah taktis turut disepakati, mulai dari refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran, optimalisasi infrastruktur daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pemanfaatan kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota untuk membantu pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: NTB Mulai Data SMA Sederajat untuk Refocusing Program MBG
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG guna meningkatkan standar akuntabilitas.
Dalam pertemuan tersebut, Nanik S Deyang menegaskan pentingnya penguatan tata kelola program di lapangan.
“Langkah ini kami dorong agar pelaksanaan program di daerah bisa lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” terang Nanik.
Dengan berbagai penguatan tersebut, pemerintah berharap program prioritas nasional dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang semakin luas bagi masyarakat.
Editor : Akbar Sirinawa