Sebagai wilayah dengan populasi terbesar di NTB, menyumbang lebih dari 25 persen total penduduk provinsi, keberhasilan Lombok Timur menjadi kunci utama bagi rapor kesehatan NTB secara nasional. Saat ini, angka prevalensi stunting di Bumi Gora tersebut masih tertahan di angka 22,36 persen.
Salah satu terobosan fundamental dalam gerakan serentak kali ini adalah perbaikan sektor hulu lewat digitalisasi data. Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menjalani pendampingan intensif dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia.
Lombok Timur mulai mengadopsi aplikasi khusus yang mengintegrasikan data riil ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita secara real-time. Langkah ini diambil untuk mengeliminasi masalah klasik berupa salah sasaran bantuan akibat data yang tumpang tindih.
"Penurunan stunting tidak bisa dikerjakan secara parsial. Semua OPD harus bergerak bersama dengan semangat gotong royong. Melalui perbaikan kualitas data ini, intervensi di lapangan dipastikan jauh lebih terarah," tegas Edwin Hadiwijaya.
Tak hanya mengandalkan sektor kesehatan, Pemkab Lombok Timur juga mulai mengaktifkan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini nantinya diintegrasikan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperluas jangkauan pemenuhan nutrisi masyarakat rentan.
Indah Dhamayanti Putri, dalam arahannya menekankan bahwa akar masalah stunting kerap kali berkelindan dengan kemiskinan dan kemandirian ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, Pemprov NTB mendorong adanya nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal.
Wagub mencontohkan Desa Lendang Nangka Utara yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil nanas.
Baca Juga: Wagub NTB: Desa Berdaya Tekan Kemiskinan Ekstrem
Ia meminta masyarakat tidak lagi sekadar menjual nanas mentah secara segar, melainkan mulai beralih ke produk olahan bernilai jual tinggi guna mendongkrak pendapatan keluarga.
"Kehadiran kita hari ini adalah untuk menggugah kepedulian bersama. Program pemerintah setinggi apa pun tidak akan berhasil apabila keluarga tidak memiliki kepedulian. Edukasi harus dimulai sejak sebelum kehamilan, termasuk kesiapan usia menikah dan pemenuhan gizi awal," urai Wagub yang akrab disapa Umi Dinda tersebut.
Di sisi lain, pendekatan mikro juga mulai digalakkan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi NTB. Ketua TP PKK NTB, Sinta M. Iqbal, menjelaskan bahwa stunting di setiap desa dipicu oleh faktor yang berbeda-beda, mulai dari masalah sanitasi, air bersih, hingga pola asuh.
Sebagai proyek percontohan, TP PKK telah turun langsung di Desa Sakra untuk memetakan akar masalah secara spesifik. Hasil pemantauan menunjukkan adanya variasi penyebab, seperti konsumsi air yang tidak layak hingga tingginya ketergantungan balita pada makanan instan.
"Kami melibatkan lintas sektor, dari pertanian, perikanan, hingga rumah sakit, untuk mengidentifikasi langsung masalah di lapangan. Kami tidak hanya mengejar penurunan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan," pungkas Bunda Sinta.
Editor : Siti Aeny Maryam