LombokPost-Pemprov NTB bergerak cepat mengantisipasi lonjakan signifikan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Mendapat jatah hingga 10 ribu unit, dari rencana awal yang hanya 6.418 unit, Pemprov NTB kini menempatkan proses sanding data sebagai langkah paling krusial agar bantuan stimulan rumah layak huni tersebut benar-benar tepat sasaran.
Proses sinkronisasi dan sanding data ini menjadi mendesak untuk menjembatani perbedaan basis data antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten/kota.
“Langkah krusial yang akan segera dilakukan adalah proses sanding data. Harus ada sanding data, ini 10 ribu menurut pusat, kemudian data kemiskinan ekstrem menurut kita mana, lalu usulan kabupaten/kota juga mana, agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelas Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Rabu (1/7).
Sanding data ini juga menjadi instrumen penting bagi Pemprov NTB untuk mengawal aspek keadilan sasarannya.
Meski syarat dari Kementerian PKP, memperbolehkan penerima dari desil 1 hingga 4, Pemprov NTB mempertegas sikap agar kuota 10 ribu unit ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin ekstrem di desil paling bawah.
“Kita berharap fokusnya desil 1 dan 2 dulu. Yang paling bawah kita selesaikan lebih dahulu karena angka kemiskinan ekstrem di NTB masih cukup tinggi,” tegas Nelly.
Fokus ini selaras dengan program Desa Berdaya. Selain memastikan ketepatan profil penerima, integrasi data ini menjadi modal utama Pemprov NTB dalam menjalankan strategi keroyokan, antarpihak yang diinstruksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
Baca Juga: 13 Rumah di Dasan Geria Lombok Barat Dapat Bantuan Bedah Rumah BSPS
Melalui basis data yang solid dan terverifikasi, program BSPS nantinya tidak akan berjalan parsial, melainkan langsung disandingkan dengan layanan sertifikat tanah gratis dari ATR/BPN, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI, hingga bantuan permodalan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Fokus kasih ke orang yang sama supaya selesai urusannya yang satu orang. Jadi jangan parsial-parsial, harus keroyokan, arahannya Pak Menteri begitu,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan memperkuat fungsi dirigennya untuk mengoordinasikan kabupaten/kota, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Nusa Tenggara I selaku pengelola anggaran, ATR/BPN, serta pihak perbankan melalui rapat koordinasi (rakor) dalam waktu dekat.
Baca Juga: Menteri PKP dan Mendagri Luncurkan Program Bedah Rumah BSPS Lima Provinsi di Lombok Barat
Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, berharap melalui validasi data yang matang, lonjakan drastis kuota BSPS 2026 inI yang meningkat tajam dibanding alokasi tahun 2025 yang hanya 1.610 unit, dapat secara signifikan mendongkrak kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di NTB menjadi rumah yang layak, aman, dan sehat.
Editor : Akbar Sirinawa