Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pemprov NTB Ingin PMI Pulang Bangun Usaha Bukan Kembali Berangkat

Yuyun Kutari • Kamis, 2 Juli 2026 | 22:11 WIB
PAHLAWAN DEVISA: Dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tengah memanen dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit. (Ilustrasi Gemini)
PAHLAWAN DEVISA: Dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tengah memanen dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit. (Ilustrasi Gemini)

 

LombokPost-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Aidy Furqan menegaskan, pentingnya pengelolaan pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB secara menyeluruh. 

“Ini untuk memutus siklus kemiskinan yang selama ini masih dialami banyak PMI NTB,” terangnya.

Dari sekitar 4,25 juta penduduk usia produktif di NTB, jumlah pekerja paruh waktu masih tinggi, dan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat, untuk memilih bekerja ke luar negeri. 

Baca Juga: Muazzim Akbar Serap Aspirasi Warga Bareng FOKAL IMM NTB, Isu Buruh Migran Jadi Atensi

Dari kondisi ini, Aidy menyoroti fenomena purna PMI (PASKAR) yang selama ini belum dikelola secara optimal. 

Akibatnya, tidak sedikit PMI yang kembali ke daerah asal tanpa memiliki aset produktif, sehingga terpaksa kembali bekerja ke luar negeri.

“Banyak kasus PMI kita pulang lalu kehabisan uang karena manajemen yang konsumtif, lalu terpaksa berangkat lagi,” ungkapnya. 

Siklus tersebut harus diputus. Sesuai instruksi Gubernur NTB, pemerintah mengawal perlindungan PMI mulai dari tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga kembali ke daerah asal. 

“Kita ingin mereka pulang membawa modal usaha atau rumah, bukan kembali miskin,” tegas mantan kepala Dinas Dikbud NT tersebut. 

Untuk menekan angka PMI non-prosedural, Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah yang berkolaborasi dengan MyBank, guna mengintegrasikan sistem digitalisasi pembiayaan secara daring. 

Baca Juga: KBRI Kuala Lumpur Tegaskan NTB Mitra Strategis Malaysia, Investasi Hijau dan PMI Zero Cost Jadi Prioritas

Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan, seluruh pembiayaan resmi lebih aman, transparan, dan mudah dilacak.  

Selain itu, Disnakertrans NTB juga memperkuat literasi keuangan, bagi calon PMI melalui edukasi manajemen pendapatan. 

Simulasi pengelolaan penghasilan PMI, yakni 30 persen digunakan untuk biaya hidup, 40 persen dikirim kepada keluarga, dan 30 persen disimpan di Bank NTB Syariah melalui kontrak perjanjian. 

Tabungan tersebut nantinya, dipersiapkan sebagai modal membangun rumah atau membuka usaha di kampung halaman, sehingga tidak habis untuk kebutuhan konsumtif.  

Di sisi lain, Pemprov NTB juga menyiapkan program perlindungan sosial dengan rencana mendirikan Lembaga Sekolah Integrasi Pekerja Migran berasrama pada akhir tahun ini, untuk mengasuh anak-anak PMI yang ditinggal bekerja. 

Baca Juga: PMI Asal Wanasaba yang Meninggal di Malaysia Dipulangkan

Selain itu, program sertifikasi bagi siswa SMK kelas III juga disiapkan, agar lulusan dapat langsung terserap ke dunia kerja tanpa melalui birokrasi yang berbelit.

Editor : Akbar Sirinawa
#pmi non-prosedural #Calon PMI #Literasi Keuangan #NTB #pekerja migran Indonesia (PMI)