LombokPost - Pemprov NTB bergerak cepat memastikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diterima dari pemerintah pusat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Bantuan yang diterima Pemprov NTB dari pemerintah pusat tersebut yakni 10 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk tahun 2026.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa validitas data penerima menjadi kunci utama agar program berjalan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemprov NTB Pastikan 10 Ribu Unit BSPS Tepat Sasaran Lewat Sanding Data
Hal tersebut disampaikan Wagub Umi Dinda saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala Bappeda Provinsi NTB, kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, dan kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB di Ruang Kerja Wagub, Jumat (3/7).
Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada percepatan pelaksanaan program melalui sinkronisasi data penerima serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Wagub Umi Dinda, keberhasilan program BSPS tidak hanya diukur dari besarnya jumlah bantuan yang diterima NTB.
Tetapi juga dari ketepatan pemerintah dalam memastikan setiap unit rumah diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat.
"Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar seluruh data benar-benar siap sebelum program dilaksanakan,” katanya.
“Jangan sampai perbedaan data justru menghambat masyarakat yang memang berhak menerima bantuan," tambahnya.
Baca Juga: 13 Rumah di Dasan Geria Lombok Barat Dapat Bantuan Bedah Rumah BSPS
Wagub Umi Dinda meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pemutakhiran dan penyelarasan data dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari perbedaan data, penerima ganda, maupun kesalahan sasaran yang dapat memperlambat pelaksanaan program.
"Data harus benar-benar valid, akurat, dan selaras. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi memastikan setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, penyelesaian dan pemutakhiran data harus menjadi prioritas kita bersama," ujarnya.
Wagub Umi Dinda juga menegaskan bahwa program BSPS harus menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu, pelaksanaan program tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan pemerintah.
“Rumah yang layak akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kita ingin manfaatnya lebih besar,” katanya.
“Karena itu, program ini harus terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan sehingga keluarga penerima bantuan memiliki kesempatan untuk bangkit secara ekonomi dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan," tegasnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemprov NTB akan segera menyandingkan seluruh usulan data penerima BSPS dari pemerintah kabupaten/kota melalui rapat koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se-NTB.
Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap usulan benar-benar memenuhi kriteria dan layak ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa Pemprov NTB akan mengawal setiap tahapan pelaksanaan BSPS, mulai dari pemutakhiran data, verifikasi calon penerima, hingga penyaluran bantuan di lapangan.
Dengan tata kelola yang akurat, transparan, dan tepat sasaran, program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menambahkan bahwa dalam proses verifikasi tersebut, pemerintah provinsi akan mendorong pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem pada desil 1 dan desil 2, meskipun ketentuan penerima BSPS mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan BSPS dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan di daerah. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online