LombokPost-Rencana pembangunan hub seaplane atau pesawat amfibi di Bendungan Batujai, Lombok Tengah, tampaknya tidak berjalan semulus yang dibayangkan.
Rencana investasi tersebut mendapat penolakan dari warga di tujuh dusun di sekitar kawasan bendungan, khawatir kehilangan mata pencaharian utama sebagai nelayan.
“Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses rencana operasional seaplane di bendungan Batujai,” jelas Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, Rabu (8/7).
Baca Juga: SEAPLANE BATUJAI: PEMBANGUNAN UNTUK SIAPA?
Pemprov NTB menghormati penuh kekhawatiran yang disampaikan oleh sebagian masyarakat.
Menurutnya, ini merupakan hal yang wajar dalam setiap proses pembangunan, sekaligus menjadi bukti kepedulian masyarakat terhadap rencana investasi di daerah mereka.
Kepala Diskominfotik NTB ini menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, dan dialog.
Langkah ini dilakukan agar seluruh pihak, terutama masyarakat terdampak, memperoleh pemahaman yang utuh. Setiap investasi harus memberikan manfaat.
“Karena itu, masukan dan aspirasi warga merupakan bagian penting yang akan didengar dan menjadi perhatian dalam setiap tahapan proses,” jelas dia.
Khalik mengungkapkan, hingga saat ini rencana operasional seaplane masih berada pada tahap pemenuhan berbagai persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh investor PT Abadi Mega Angkutan Nusantara atau Aman Air.
Baca Juga: Proyek Seaplane Batujai Tuai Penolakan
Meliputi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) hingga izin rute seaplane.
“Seluruh proses masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan belum memasuki tahap pelaksanaan fisik,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Tengah bersama pihak-pihak terkait terus membangun komunikasi, dengan kelompok masyarakat, termasuk para nelayan dan pemuda yang berada di sekitar Bendungan Batujai.
Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan komprehensif, mengenai rencana pengembangan kawasan tersebut.
Sosialisasi tersebut juga mencakup penjelasan, mengenai aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta potensi dampaknya terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bendungan.
Pemprov NTB berharap komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat terus terbangun sehingga setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan upaya mendorong investasi yang berkualitas bagi pembangunan daerah.
Menanggapi anggapan bahwa proyek tersebut dipaksakan, Khalik menegaskan pandangan tersebut tidak tepat, dan sekali lagi memastikan seluruh tahapan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
Baca Juga: Warga Lingkar Bendungan Batujai Tolak Seaplane, Tuntut Transparansi dan Kepastian Perut
Pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat. Justru seluruh proses dilakukan bertahap, agar setiap aspek dapat dikaji secara matang.
“Setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Nelayan Karang Baru Barat Beni Kuspandi menegaskan, protes ini bukan bentuk sikap anti-pembangunan.
Melainkan bentuk kekecewaan atas nihilnya sosialisasi dari pengambil kebijakan.
“Kami tolak caranya pemerintah yang seolah-olah menganggap kami tidak ada. Padahal kami menggantungkan hidup di bendungan ini,” jelasnya.
Editor : Akbar Sirinawa