LombokPost-Pemprov NTB tengah menyiapkan suatu program, sebagai upaya memfasilitasi pendidikan sekaligus pengasuhan, bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bumi Gora.
“Sebenarnya kita masih rancang konsepnya. Pak Gubernur sedang menyiapkan satu opsi terobosan untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak PMI,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Aidy Furqan.
Pada mulanya, Pemprov NTB berencana membangun sekolah afirmasi khusus bagi anak-anak PMI, dalam bentuk sekolah berasrama.
Namun, setelah melalui pembahasan bersama, muncul gagasan agar program tersebut diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat (SR) program pemerintah pusat, dan menjadikannya sebagai SR Plus.
Aidy menjelaskan, label Plus pada SR ini membawa tiga program unggulan sekaligus. Pertama, sekolah ini akan mengasuh anak-anak PMI di luar segmen reguler SR yang biasanya diisi oleh anak dari keluarga miskin ekstrem Desil 1, 2, dan 3.
Kedua, anak-anak PMI ini tidak hanya ditempa dari sisi akademik, melainkan juga bakal dibekali dengan kemampuan vokasi.
Sementara poin plus ketiga, lanjut Aidy, pemerintah juga merancang penyediaan fasilitas ruang multimedia atau studio mini yang memungkinkan anak-anak PMI melakukan komunikasi rutin dengan orang tua mereka yang bekerja di luar negeri, melalui layanan video call atau konferensi daring.
Fasilitas tersebut dirancang untuk menjaga hubungan emosional antara anak dan orang tua yang selama ini sering terputus akibat bekerja di negara lain.
Selama ini, kata Aidy, banyak anak PMI yang diasuh oleh kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya sehingga interaksi dengan ayah maupun ibu menjadi sangat terbatas.
“Kondisi tersebut membuat terputus hubungan emosional yang kuat antara ayah, ibu dengan anaknya. Nah, itu yang ingin dipulihkan oleh Pak Gubernur,” kata dia.
Saat ini, Pemprov NTB masih menyusun desain dan rancang bangun program tersebut.
Baca Juga: KKN UMMAT Kelompok 48 Ajak Warga Desa Giri Sasak Wujudkan Generasi Sehat dan Melek Digital
Tahap awal pelaksanaan direncanakan berada di Lombok Timur, dengan memanfaatkan bekas gedung Akademi Keperawatan (Akper).
Tetapi sebelum digunakan, bangunan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu oleh Dinas PUPRPKP NTB untuk memastikan kelayakannya.
Selain itu, Aidy menyebut bangunan SR yang sekarang ini sedang dalam tahap pembangunan di Lombok Utara dan SR Menengah Pertama 19 Sentra Paramita Mataram, masih akan dibahas lebih lanjut.
Untuk merealisasikan program tersebut, Aidy menegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Koordinasi dan komunikasi telah dilakukan dengan Kementerian Sosial, Kementerian PU, hingga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), guna membahas kemungkinan pengembangan konsep SR Plus.
Aidy berharap konsep yang tengah disusun tersebut, dapat diwujudkan sehingga NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki sekolah dengan konsep khusus bagi anak-anak PMI.
Berdasarkan data Disnakertrans NTB hingga Juni, jumlah PMI asal NTB yang masih bekerja di luar negeri mencapai sekitar 31 ribu orang.
Meski belum memiliki data pasti mengenai total anak mereka yang berusia sekolah, Aidy memperkirakan jumlah calon penerima manfaat program tersebut cukup besar.
Menurutnya, apabila separoh dari 31 ribu PMI NTB tersebut memiliki anak usia sekolah, maka jumlah anak yang berpotensi difasilitasi melalui program tersebut sudah sangat signifikan.
“Kalau separohnya saja punya anak usia sekolah, estimasinya sudah cukup besar hingga belasan ribu anak. Mereka tersebar di SD, SMP, dan SMA," jelasnya.
Di sisi lain, penyusunan konsep SR Plus terus dikoordinasikan bersama sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB dan pihak terkait, mengingat pelaksanaan operasional SR berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos).
Pemprov NTB akan memperjuangan program ini agar terealisasi, lantaran ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, melalui peningkatan akses pendidikan dan pengasuhan bagi anak-anak PMI.
“Kami di pusat akan meminta satu hal bahwa NTB inginnya begini dalam mengelola masyarakatnya, karena kita ini juga sedang mengatasi kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan