LombokPost-Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di NTB, hingga 30 Juni 2026 diklaim menunjukkan perkembangan yang positif.
Di tengah berbagai dinamika ekonomi, APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, kinerja APBN pada semester pertama tahun ini mencerminkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga sekaligus menjadi pengungkit bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kinerja APBN hingga akhir Juni 2026 menunjukkan bahwa fiskal negara tetap hadir sebagai instrumen yang efektif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di NTB,” jelasnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak di NTB hingga Juni 2026 mencapai Rp 1,406 triliun. Penerimaan tersebut didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 714,14 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 347,58 miliar.
Baca Juga: Saat Daerah Lain Kesulitan, Pemprov NTB Amankan Gaji PPPK dan PPPK Paro Waktu hingga Akhir Tahun
Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 9,88 persen yang didorong oleh peningkatan pada komponen pajak lainnya. PPh menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 50,77 persen, disusul PPN sebesar 24,71 persen.
Kondisi tersebut, kata Ratih, mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus tumbuh, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi.
Berdasarkan sektor usaha, penerimaan pajak masih didominasi oleh sektor Administrasi Pemerintah dengan kontribusi 39,15 persen, diikuti sektor Perdagangan sebesar 17,74 persen dan Jasa Keuangan sebesar 7,23 persen. Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencatatkan kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi mencapai Rp 1,468 triliun.
“Capaian tersebut didorong oleh lonjakan Bea Keluar yang tumbuh hingga 8.245,10 persen secara tahunan seiring tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral pada periode Januari hingga April 2026,” jelasnya.
Selain itu, penerimaan cukai juga tumbuh positif sebesar 6,83 persen. Di sisi lain, Bea Masuk mengalami kontraksi 31,67 persen akibat menurunnya volume impor bahan baku, bahan penolong, serta barang modal sektor pertambangan.
aBaca Juga: Pemerintah Taat Putusan MK, tapi Anggaran MBG baru akan Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan Mulai APBN 2028
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yakni mencapai Rp 414,4 miliar atau 457,08 persen dari target.
Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 4,72 persen, terutama dari layanan rumah sakit dan pendidikan. Sementara komponen PNBP lainnya juga meningkat 5,07 persen secara nominal.
Di sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 4,142 triliun atau 44,26 persen dari pagu anggaran.
Realisasi ini tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang meningkat 253,32 persen, diikuti Belanja Barang sebesar 38,26 persen dan Belanja Pegawai sebesar 26,50 persen.
“Sementara Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar 63,43 persen sebagai dampak penyesuaian kebijakan belanja pemerintah pusat,” kata dia.
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp 7,678 triliun atau 54,30 persen dari pagu.
Meskipun secara nominal mengalami kontraksi 17,66 persen dibandingkan tahun lalu, persentase penyalurannya justru meningkat 7,57 persen.
Penurunan nominal tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 88,57 persen dan Dana Bagi Hasil sebesar 80,16 persen.
Baca Juga: Defisit APBN Diproyeksikan Melebar, Kenaikan Belanja Negara Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir
Sebaliknya, DAK Nonfisik tumbuh positif sebesar 10,49 persen yang mencakup penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Tunjangan Profesi Guru Daerah sehingga tetap memberikan dampak langsung terhadap layanan dasar masyarakat.
Ratih menegaskan belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga daya ungkit ekonomi sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional di NTB. “Belanja negara kami dorong agar memberikan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian daerah,” jelasnya.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, APBN juga mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Hingga semester pertama 2026, Program MBG di NTB telah terealisasi sebesar Rp 2,02 triliun dengan 1,89 juta penerima manfaat.
Selain itu, sebanyak 1.172 unit KDMP, telah berbadan hukum, sedangkan Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di lima lokasi.
Ratih berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar momentum pertumbuhan ekonomi di NTB dapat terjaga sepanjang tahun.
“Kami optimistis, dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, APBN akan tetap menjadi instrumen yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi NTB agar semakin inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026,” tandasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan