LombokPost-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengingatkan, agar program Desa Berdaya tidak dimanfaatkan sebagai alat politik di kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades).
“Kami berharap tidak dibawa ke ranah manapun program pemerintah ini. Karena kemarin ada yang baru selesai pilkades. Hasilnya ada yang tidak sesuai, kemudian nyerempet, jangan sampai gitu,” jelasnya.
Program yang digagas Pemprov NTB itu ditujukan untuk seluruh desa dan kelurahan, bukan untuk kepentingan kandidat atau kelompok tertentu.
Dia mengungkapkan pernah menerima laporan yang mempertanyakan apakah Desa Berdaya, merupakan program kepala desa atau digunakan untuk kampanye.
Baca Juga: Desa Berdaya Tematik, Pemdes Aikmel Barat Kembangkan Pariwisata dan Ketahanan Pangan
Nelly membantah hal tersebut dan kembali menegaskan bahwa program itu merupakan inisiatif Pemprov NTB. “Jangan dipakai ke sana,” tegas mantan kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB tersebut.
Desa Berdaya merupakan program pemerintah provinsi untuk memberdayakan desa melalui tema-tema yang diusulkan berdasarkan potensi masing-masing wilayah.
Karena itu, pelaksanaannya harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan dikaitkan dengan hasil pilkades. Nelly menyebut program tersebut mulai berjalan sesuai rencana. “Alhamdulillah sejauh ini masih on the track,” ujarnya.
Program ini akan diberikan kepada seluruh desa dan kelurahan di NTB. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Prioritas awal diberikan kepada desa miskin ekstrem, dan sejumlah desa yang memiliki tema pemberdayaan jelas.
“Ini program pemerintah provinsi yang insya Allah semua desa, kelurahan dapat. Hanya saja bertahap,” ujarnya.
Baca Juga: Dinilai Berisiko Tinggi, Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program Desa Berdaya Transformatif
Pemprov NTB mengapresiasi kepala desa dan masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan, sesuai dengan ikhtiar bersama yang tertuang di Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Untuk pengawasan, Pemprov NTB telah menyiapkan petunjuk teknis yang melibatkan Inspektorat, OPD teknis, dan tim pendamping.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 213 dokumen Desa Berdaya Tematik telah memasuki tahap pencairan, sementara tujuh lainnya masih dalam proses Surat Perintah Membayar (SPM). Total dokumen yang masuk mencapai 220 desa.
Sementara itu, program Desa Berdaya Transformatif telah menyalurkan sekitar 20 persen anggaran atau Rp 7 miliar kepada 1.000 penerima manfaat melalui transfer rekening.
Nelly turut mendorong masyarakat desa ikut mengawasi pelaksanaan program. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting karena mengetahui langsung kondisi dan aktivitas di desa setiap hari.
Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan. “Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tandasnya.
Baca Juga: Kelola BKK Desa Berdaya Tematik, Pemdes Kumbang Masbagik Pilih Penggemukan Sapi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB Lalu Hamdi meminta kepala desa, termasuk yang baru dilantik, tetap mendukung program tersebut sesuai tujuan awal. “Ini program provinsi yang disukseskan melalui pemerintah desa,” jelasnya.
Menurut Hamdi, desa memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kepala desa diharapkan mampu menggerakkan warga agar memanfaatkan potensi tersebut, menjadi kegiatan produktif dan sumber penghidupan.
Editor : Jelo JSumber : Liputan