Dampak emisi karbon dan gas rumah kaca semakin nyata. Tahun lalu suhu bumi mencapai titik terpanas sepanjang Sejarah. Per September 2023, suhu rata-rata global naik 1,80 Celcius dibanding pada level pra industri. Padahal, para ahli sepakat mencegah dampak terburuk perubahan iklim dengan cara membatasi peningkatan suhu global hingga 1,50 Celcius di atas level pra industri.
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia merasakan akibat kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, naiknya permukaan air laut hingga kebakaran hutan. Pada saat yang sama, dampak perubahan iklim membuat produksi dan distribusi makanan menjadi lebih sulit dan mahal (Foley dkk, 2011). Bergesernya waktu tanam dan masa panen yang tidak merata mendorong naiknya harga pangan sehingga inflasi pun ikut terkerek naik.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun pada tahun 2020-2024. Kerugian tersebut bisa bertambah jika tidak ada upaya penurunan emisi yang signifikan. Kerugian ini sebagian besar disebabkan oleh infrastruktur kita yang tidak resilien terhadap bencana metereologis. Terutama fasilitas milik perusahaan utilitas seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang jika diukur dari kemampuan adaptif infrastruktur terhadap cuaca esktrem yang frekuensinya terus meningkat, masih belum resilien atau tahan.
Bulan Juli 2023 tercatat sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah manusia. Suhu panas ekstrem ini tidak menunjukkan tanda-tanda menurun, bahkan seperti tren berlanjut, musim panas di tahun berikutnya kembali mencatatkan rekor sebagai bulan terpanas.
Di bulan Mei 2024 suhu di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina mencapai 400C. Hingga sekolah-sekolah diliburkan dan masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Di India dan Pakistan, dengan suhu panas ekstrem mencapai 500C, jumlah kematian karena sengatan panas (heat stroke) meningkat, angka ini kemungkinan bisa bertambah, karena banyak kematian yang tidak dilaporkan. Belum terlalu lama, berita di televisi nasional menayangkan ratusan orang jamaah haji di tanah suci sakit karena suhu panas ekstrem.
Jumlah tenaga medis yang tidak imbang dengan jumlah jemaah haji, memperlambat upaya tim medis, sehingga ratusan jenazah tergeletak di jalan, menunggu proses evakuasi.
Meskipun suhu panas ekstrem dapat dirasakan baik di pedesaan maupun perkotaan. Namun, di wilayah perkotaan, suhu menjadi lebih panas secara tidak proporsional jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang lebih hijau. Dengan konsentrasi padat bangunan beton dan permukaan beraspal yang menyerap dan meningkatkan panas terutama di daerah dengan sedikit tutupan pohon atau ruang terbuka hijau, perkotaan menjadi semacam “heat island”. Fenomena yang ditandai dengan semakin meningkatnya suhu kawasan pusat kota dibandingkan dengan kawasan di sekitarnya.
Di Indonesia, suhu panas ekstrem mengakibatkan naiknya konsumsi listrik karena banyak rumah tangga yang umumnya ada di wilayah perkotaan, membeli pendingin udara (AC) untuk menyejukkan udara di dalam ruangan. Namun tidak semua rumah tangga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membeli pendingin udara (AC).
Berdasarkan laporan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) pada 2019 menunjukkan bahwa hanya 15 persen rumah di Asia Tenggara yang memiliki pendingin udara (AC). Di berbagai negara di Asia Tenggara, tingkat pemasangan tersebut berkisar sekitar 80 persen di Singapura dan Malaysia, hingga kurang dari 10% di Indonesia dan Vietnam.
Sementara itu, proyeksi menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih baik dapat menyebabkan lonjakan jumlah unit AC di Asia Tenggara dari 40 juta pada 2017 menjadi 300 juta pada 2040. Laporan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) pada 2024 menunjukkan bahwa, di India, setiap kenaikan suhu rata-rata 1°C mendorong peningkatan kebutuhan listrik sekitar 2 persen, sedangkan di Texas, hal ini mendorong peningkatan sebesar 4 persen.
Pengukuran yang dilakukan terhadap 13 kota di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan, setiap kenaikan suhu rata-rata 1°C menyebabkan peningkatan rata-rata permintaan listrik hampir 4 persen. Hal ini akan menimbulkan tekanan pada sistem kelistrikan lokal.
Sistem kelistrikan yang dimaksud meliputi pembangkit listrik, gardu induk, jaringan transmisi, hingga jaringan distribusi ke pelanggan. Imbasnya, peningkatan drastis dalam penggunaan pendingin udara (AC) akan menuntut lebih banyak pasokan listrik, yang mungkin sulit dipenuhi oleh kemampuan infrastruktur listrik yang ada.
Mengambil contoh kasus di Pulau Lombok, NTB, sejak bulan September tahun 2023 konsumsi listrik PLN meningkat hingga 40 MW. Kenaikan yang cukup signifikan ini sepertinya belum dipertimbangkan oleh PLN dalam menyusun proyeksi supply and demand dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Konsekuensinya, terjadi pemadaman bergilir karena pembangkit listrik yang tersedia tidak dapat memenuhi tuntutan pasokan daya tersebut. Meskipun, PLN pada akhirnya dapat mengatasi pemadamanan bergilir dengan menambah jumlah unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sewa, namun hal ini sifatnya lebih ke penanganan masalah yang insidentil, mirip seperti cara kerja pemadam kebakaran, jika ada kebakaran lalu api dipadamkan, tanpa menyentuh akar masalah yang aktual. Padahal, kondisi ini adalah sinyal bahwa infrastruktur kelistrikan kita belum cukup resilien terhadap cuaca ekstrem dampak perubahan iklim, dalam hal ini suhu panas ekstrem.
Karena kerugian akibat cuaca ekstrem baik nyawa maupun harta benda cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi melihat tren yang semakin intens, sebagaimana yang diprediksi oleh para ahli, maka perusahaan utilitas perlu mengelola resiko ini dengan baik, sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir potensi kerugian finansial. Perusahaan utilitas seperti PLN harus mulai mengambil langkah-langkah adaptasi perubahan iklim, dengan meningkatkan resiliensi sistem kelistrikannya.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan misalnya dengan memperkuat jaringan listrik, berinvestasi pada teknologi storage atau baterai dan micro grid, yang jika dikelompokkan dapat disampaikan sebagai berikut:
Menguatkan jaringan T&D
Menata ulang jaringan transmisi dan distribusi (T&D) agar tidak rentan terhadap bencana alam yang diakibatkan cuaca ekstrem. Misalnya dengan mengganti kabel udara (overhead) dengan kabel bawah tanah atau meninggikan elevasi gardu induk dan panel relay di daerah-daerah tertentu yang rawan banjir, agar tidak terjangkau banjir. Opsi ini tergolong mahal karena melibatkan penataan ulang infrastruktur yang telah ada dan umur operasinya masih panjang, namun harus diganti karena pertimbangan resiliensi.
Desentralisasi
Sistem kelistrikan di Indonesia dirancang untuk beroperasi secara tersentralisasi. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau sangat ideal untuk desentralisasi (distributed generation). Menempatkan pembangkit listrik skala utilitas dan dekat dengan pusat populasi atau kegiatan ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada jalur transmisi panjang yang rentan terhadap kerusakan saat cuaca ekstrem seperti badai. Hal ini juga berarti bahwa jika satu fasilitas mati, fasilitas lainnya tetap beroperasi.
Baterai
Baterai dapat menyediakan daya cadangan jika terjadi pemadaman listrik akibat cuaca ekstrem dan membantu perusahaan utilitas seperti PLN memenuhi lonjakan permintaan listrik, misalnya kenaikan konsumsi listrik akibat suhu panas, di saat yang sama meningkatkan keandalan ke pelanggan karena suplai daya selalu tersedia.
Microgrid
Microgrid adalah pembangkitan listrik yang sifatnya terdistribusi dan dapat beroperasi terpisah dari jaringan utamanya. Microgrid dapat menyuplai listrik bagi beban kritis yang membutuhkan suplai listrik andal dan sifatnya lokal, seperti rumah sakit, penjara, kampus, atau gedung perkantoran. Utilitas dapat mengoperasikan microgrid untuk menyediakan daya cadangan jika terjadi pemadaman listrik di jaringan utama. Baterai juga dapat menyokong operasi microgrid, menyuplai daya saat dibutuhkan.
Kemitraan untuk mengurangi beban finansial
Untuk mengurangi beban finansial, PLN perlu bermitra dengan pihak lain yang dapat membiayai strategi resiliensi. Jika di luar negeri, terdapat peluang bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menilai risiko iklim dan strategi adaptasi, yang kemudian dapat membantu perusahaan utilitas untuk menanggung risiko-risiko tersebut setelah perusahaan utilitas melakukan investasi yang disepakati dalam memodernisasi infrastruktur mereka.
Namun di Indonesia, opsi ini masih terbatas. Kemitraan antara Pemerintah dan swasta mungkin dilakukan melalui skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk membagi beban pembiayaan, namun diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses verifikasi.
Tentunya semua upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN sebagai perusahaan utilitas yang menyediakan jasa pelayanan kelistrikan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menyediakan enabling environment, dalam bentuk regulasi yang mendukung upaya percepatan transisi sistem kelistrikan, menjadi sistem kelistrikan yang lebih resilien dan adaptif terhadap perubahan iklim, terutama mengingat frekuensi bencana metereologis yang lebih sering akhir-akhir ini. (*)
Editor : Haliludin