LombokPost - Ada satu momen yang jarang terjadi dalam politik kita. Momen ketika seorang pejabat tinggi diuji oleh hal yang paling rumit: hubungan darah.
Itulah yang terjadi pada Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTB yang baru saja melantik 13 pejabat di lingkup pemerintahannya.
Dari 13 itu, ada satu nama yang justru lebih menyita perhatian publik daripada yang lain. Baiq Nelly Kusumawati. Kakak kandungnya sendiri.
Semua tahu, Baiq Nelly bukan orang sembarangan. Ia ikut seleksi terbuka. Masuk tiga besar. Bahkan meraih nilai tertinggi. Dengan kata lain: kalau bicara merit, ia seharusnya menang.
Tapi tidak. Sang adik, yang kini jadi gubernur tidak memilihnya.
Mengapa?
Iqbal hanya menjawab singkat: “Banyak pertimbangan.”
Dan ia meyakinkan publik, kakaknya sendiri memahami keputusan itu.
Di sinilah letak ceritanya.
Kita sudah terlalu sering mendengar pejabat menggunakan jabatan untuk melindungi keluarga. Atau untuk menaikkan saudara. Atau untuk membalas budi.
Jarang sekali kita melihat pejabat yang justru mengorbankan kenyamanan pribadi demi menjaga prinsip meritokrasi.
Bayangkan. Apa rasanya menolak kakak sendiri? Apalagi kakak itu berprestasi, memenuhi syarat, dan punya legitimasi.
Tapi Iqbal memilih jalan berbeda. Jalan yang lebih sulit. Jalan yang barangkali membuat makan malam keluarga sedikit canggung.
Dan di situlah publik melihat sesuatu yang mulai langka: nyali moral.
Iqbal seperti ingin mengirim pesan:
“Bekerjalah bukan untuk saya, bukan karena hubungan darah. Tapi karena pantas, karena publik berhak atas yang terbaik.”
Saya teringat kisah klasik: seorang hakim agung yang menjatuhkan hukuman kepada anaknya sendiri.
Atau cerita Umar bin Khattab yang tidak segan menegur keluarganya lebih keras dibanding orang lain.
Hari ini, di NTB, kisah itu punya versi baru.
Mungkin ini hanya satu episode kecil dari perjalanan panjang seorang gubernur.
Tapi ia bisa jadi titik balik bagi cara kita memandang politik lokal: bahwa kekuasaan bisa dipakai untuk membangun budaya baru, budaya menolak nepotisme.
Iqbal tentu masih harus membuktikan banyak hal. Tapi langkah kecil ini sudah cukup memberi sinyal: bahwa NTB sedang ingin dibawa menuju era meritokrasi, bukan era “asal saudara.”
Dan siapa tahu, bertahun-tahun nanti, publik akan mengingat momen ini. Saat seorang gubernur memilih tidak meloloskan kakaknya sendiri.
Sebuah keputusan yang sederhana, tapi mengandung pelajaran yang dalam:
Bahwa kekuasaan paling tinggi adalah mengalahkan diri sendiri.
Jakarta, 17 September 2025
Taufan Rahmadi
Analis Kebijakan Publik BA Center
Dewan Pakar GSN Bidang Pariwisata
Editor : Alfian Yusni