LombokPost - Pembangunan berbasis potensi sedang menjadi headline program kerja pemerintah. Selain memastikan distribusi kesejahteraan tersalur hingga pelosok potensial, pilihan kebijakan tersebut juga bisa menjadi pembanding tingkat keberhasilan pemaksimalan potensi sebagai nadi dan kebermanfaatan bagi warga lingkar pembangunan.
Dalam semangat sama, Kebijakan sejenis juga sedang didorong pelaksanaanya hingga kawasan pesisir. Melalui kampanye program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah menjajikan konsep pembangunan berkelanjutan ramah nelayan. Menyongsongnyapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan 31 kawasan pesisir sebagai lokasi program.
Dari sisi sumber daya pokok internal, berdasar data administrasi panjang garis pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) masing-masing provinsi tahun 2024, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2023 NTB memiliki garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer dengan jumlah desa, berdasarkan letak geografi dinyatakan sebagai desa tepi laut, berjumlah 292.
Dari total tersebut, meski NTB baru bisa menjamah 31 kawasan yang menyebabkan 261 desa lain berada dalam daftar tunggu, namun kehadiran pemerintah melalui programnya harus bisa dirasakan sebagai bentuk keberpihakan dan sinyal kuat hadirnya harapan tingkat kesejahteraan yang tidak akan sesamar sebelumnya.
Pembangunan berbasis potensi kawasan khususnya pesisir yang didorong menjadi inti program menjanjikan perbaikan kesejahteraan, dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan tenaga besar sebagai penggerak utama untuk sampai pada tujuannya. Pada tahap pradiagnosa pembangunan, kemampuan mitigasi sebagai detektor penginventarisir kekomplekan persoalan mesti ditekankan sebelum pembangunan.
Karena, membangun kawasan pesisir merupakan upaya pemanfaatan cakupan darat dan perairan dalam satu rancang bangun keberimbangan alamiah dimana komunitas masyarakat memiliki hubungan ketergantungan kuat terhadapnya.
Berpotret pada kondisi sekarang, menjadi bagian pemukim pinggir pesisir mungkin menjadi pilihan kurang ideal bagi sebagian orang. Intensitas kejadian bersifat fenomonologis rumit dan sulit terdeteksi teknologi, insting dan intuisi pesisir kini, menyebabkan perubahan fisik bentang alam signifikan yang cenderung memposisikan dinamika iklim sebagai penyebab utama dan menyamarkan kontribusi aktivitas berlebih pemanfaatan kawasan untuk kebutuhan yang tidak mewakili kepentingan komunitas warga kampung nelayan.
Selain khas dengan aktivitas tradisional, kehidupan lingkungan pesisir belakangan ini menjadi sorotan tajamm karena intensitas potensi bencana.
Sebagai kawasan terbuka, akibat perubahan dinamika keikliman yang secara ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan perkembangan wilayah kutub, padatnya aktivitas membangun, tidak seimbangnya neraca energi panas terperangkap dibumi, membuat kawasan pesisir rentan kerentanan terhadap bencana seperti banjir rob, abrasi pantai, kenaikan muka air laut serta jenis kebencanaan laiinya. Selain mengakibatkan kerusakan fisik dan menyusutnya daratan pesisir pemukiman, dampak basar juga terasa hingga sektor ekonomi mereka.
Bagi warga kampung nelayan, serangkaian kejadian tak diinginkan tersebut merupakan titik nadir yang membuat aktivitas berusaha utama terjeda total dalam waktu terbilang panjang.
Namun meski dalam kondisi ketidakidealan serta keterbatasan ruang gerak, meski tidak semua memiliki pandangan sama, diantara mereka masih ada cara pandangan lain yang menganggap bencana sebagai bentuk kelehanan alam yang memerlukan jeda sementara sambil untuk mempersiapkan kembali potensi yang jadi tumpuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga masyarakat sekitarannya.
Industrialisai Pesisir
Kehidpan pesisir kampung nelayan sudah tidak dapat dideskripsikan sebatas lingkungan penyedia pangan. Tidak juga tempat penangkaran tambak ikan dan garam, atau sekadar lingkungan mangrove sebagai pusat ekowisata yang bisa dikunjungi kapan saja. Namun pesisir sekarang telah menjadi bagian dari peta rencana pembangunan strategis pengeloaan potensi sumber daya yang ditandai berdirinya pusat-pusat industri starategis sekitar pesisir kampung nelayan. Layaknya kegiatan dalam skala besar, kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam tiap fase pembangunan, baik yang bersifat formal atau temporal, adalah nilai lebih tersendiri bagi warga lingkar industri. Meski kebutahan tenaga kerja memiliki kreteria khusus yang harus dibuktikan dengan dokumen administrasi dan uji kompetensi, namun status sebagai warga tempatan kadang bisa menjadi pertimbangan khusus yang membuka lebar peluang masyarakat menjadi bagaian internal sejak fase awal.
Selain kesempatan kerja, kehadiran Kegiatan industri kawasan pesisir juga menggambarkan tingiginya cadangan potensi yang jauh lebih besar dari hanya sekedar untuk kebutuhan bersifat konsumtif yang membutuhkan sistem tata kelola jauh melampau kemampuan masyarakat nelayan tradisional. Tentunya, bagi individu atau lembaga usaha terverivikasi, berbekal pengetahuan dan teknologi, keberadaan sumber daya itu menjadi peluang strategis untuk dikeloa dan dikonversi menjadi produk bernilai dengan proyeksi harus mampu mendatangkan hasil melebihi nilai investasi yang ditanamkan.
Sejalan dengan besaran hasil produksi pengeloaan, layaknya aktivitas industri berskala besar, juga berpeluang memeroduksi senyawa berbahaya yang berpotensi menimbulkan degredasi lingkungan jika tak tertangani sesuai ketentuan formal. Dengan cadangan sumber basar seperti mineral, energi, serta potensi maritim sebagai jalur transportasi perairan, membuat pesisr memiliki tingkat kerawanan terhadap segala bentuk masalah, terkait lingkungan, semakin besar akibat berjalannya kepentingan pemanfaatan sesuai keperluan dan menjadi ancaman keberlangsungan hidup warga komunitas kampung nelayan yang tinggal dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan bebas dari segala unsur yang membahayakan.
Di NTB sendiri, sektor industri pengeloaan berbasis potensi sumber daya pesisir telah berjalan dan menghasilkan. Pengeloaan potensi periaran menjadi sumber energi, khusunya listrik misalnya, menjadi contoh nyata pengkonfigurasian tingkat keberhasilan industri pengeloaan untuk skala lebih besar. Tidak hanya itu, pemanfaatan periaran pesisir sebagai jalur transportasi logistik kapal-kapal barang berukuran besar, yang memantik keharusan pembangunan Terminal Khusus (Tersus), disejumlah industri staregis pesisir dangkal juga menjadi pemandangan nyata.
Namun dari semua proses tersebut, patut menjadi perhatian bersama adalah bagaimana semua aktivitas industrialisasi tersebut tidak justeru menjadi ancaman terhadap ketahanan ekologi dan menyulut semakin tingginya intensitas riwat kebencanaan di kawasan pinggir pesisir nelayan akibat praktek nakal terselubung para pelakunya. Pada fase inilah, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebagai perwujudan kehadiran dan kepedulian pemerintah meski ditunjukkkan untuk menjamin kesejahteraan dan memastikan nelayan tidak menjadi korban aktivitas pemanfaatan kawasan berlebih dari kegiatan industri yang sedang berjalan. (*)
Editor : Kimda Farida