Namun, tidak semua bekerja dari rumah. Untuk guru SMP, setidaknya harus diisi oleh satu atau dua guru piket, masing-masing mata pelajaran (mapel). ”Misalnya ada tiga guru IPA, diatur saja, apakah harus satu yang piket atau dua,” kata dia.
Kebijakan itu, harus diperhatikan sebijak mungkin. Sarannya dengan mengajak Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), saling berkoordinasi. ”Siapa yang harus piket, atau bagaimana pengaturan, terserah yang penting ada perwakilan guru mapel,” tegas Fatwir.
Intinya kata dia, situasi dan kondisi di sekolah, harus disesuaikan dengan jumlah guru mapel yang ada. ”Jadwalnya harus diatur yang bagus dan secara adil oleh kepala sekolah dan MGMP,” jelas dia.
Hal yang sama juga berlaku untuk para guru SD. Dalam satu sekolah, ada tiga sampai empat guru, yang ditugaskan menjadi guru piket. ”Pokoknya disesuaikan lagi dengan jumlah guru yang ada di sekolah itu,” ujarnya.
Disdik Kota Mataram memberlakukan kebijakan ini, lantaran Satuan Pendidikan juga tidak terlepas dari pelayanan administrasi. Misalnya ada yang bermasalah dengan ijazah, ada yang mengurus keperluan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, atau keperluan yang menyangkut pendidikan lainnya.
Karena itu, selain guru piket, pihak yang tidak bisa libur di tengah kondisi seperti ini adalah pimpinan hingga bagian tata usaha (TU).
”Itu tidak boleh libur. Karena banyak pelayanan administratif, juga pengawasan yang harus dijalankan,” tutup Fatwir.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Mataram M Yasin mengatakan, saat ini kebijakan tersebut sudah dijalankan oleh semua sekolah. Dia berpesan, kondisi peserta didik harus tetap diperhatikan. ”Agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dari rumah,” ujarnya. (yun/r9) Editor : Baiq Farida