Tahap pertama juga diberikan pada TNI/Polri. ”Pokoknya mereka yang bergelut dengan Covid-19 setiap hari, yang langsung berhadapan, pengaman,” ujarnya.
Untuk tahap kedua, Pemprov NTB akan memprioritaskan pemberian vaksin Covid-19 pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru termasuk di dalamnya. ”Kondisi guru sangat kita pahami, bagaimana mereka berhadapan dengan anak didiknya, jadi kita akan berikan ke mereka,” jelasnya.
Saat ini, Dikes NTB baru mengajukan data tenaga kesehatan saja, ke pemerintah pusat. ”Jumlahnya lebih dari 30 ribu, itu pun yang statusnya PNS dan pegawai kontrak,” tegas dia.
Untuk data guru, dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan NTB, termasuk kabupaten dan kota. ”Kita akan tarik data dari mereka, baik guru yang berstatus PNS maupun honorer, kita berikan vaksin,” jelasnya.
Termasuk guru yang berada dalam naungan Kanwil Kemenag NTB. ”Guru yang ada di madrasah maupun yang mengajar di pondok pesantren,” kata Eka.
Dirinya menyebut, petunjuk teknis (juknis) terkait vaksin Covid-19, sudah diterima Dikes NTB. Namun hingga sekarang belum bisa dipastikan jatah masing-masing daerah. ”Kita belum tahu, diberikan berapa,” terang dia.
Bila semua proses sudah klir, ditekankan semua pihak wajib mengikuti kebijakan tersebut. ”Kalau untuk guru, nanti kita koordinasikan dengan dikbud,” pungkas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Dikbud NTB H Muhtadi Hairi mendukung kebijakan guru menjadi prioritas. ”Ini sebagai langkah antisipasi,” jelasnya.
Sebab guru menjadi garda terdepan, sektor pendidikan yang melakukan kontak langsung dengan peserta didik. ”Di kelas, guru tidak mungkin diam, pasti mereka keliling, bertanya ini itu ke siswanya,” terang pria bergelar doktor ini.
Pemberian vaksin ini juga untuk meminimalisir risiko. Anak menjadi salah satu kelompok rentan terhadap penyebaran Covid-19. ”Saya sangat setuju,” ujarnya. (yun/r9)
Editor : Baiq Farida