“Kurikulum ini jangan sampai ditetapkan tergesa-gesa secara nasional,” ujar Ketua PGRI NTB Yusuf, kepada Lombok Post, Selasa (2/8).
Ia memahami, adanya kurikulum ini sebagai upaya pemerintah, yang tengah mencoba melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Di dalamnya, terdapat pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu, untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Meski demikian, keberadaan Kurikulum Merdeka masih perlu kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan diuji hasil implementasinya sebelum diterapkan secara nasional.
“Perubahan kurikulum jangan sampai menambah beban administratif, serta berimbas pada pemenuhan beban mengajar dan TPG (tunjangan profesi guru, Red),” tegasnya.
Ia menyinggung tentang TPG, karena dalam penerapan Kurikulum Merdeka, akan berimbas berkurangnya atau dihilangkan sejumlah mata pelajaran, maka hal ini jelas berdampak pada pemenuhan jam mengajar sebagai syarat utama mempertahankan atau mendapatkan sertifikasi.
“Kalau hal ini sampai terjadi, akan sangat mengganggu guru-guru kita,” jelasnya.
Di sisi lain, ia memahami di Kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Namun hal ini belum dipahami sepenuhnya oleh guru bahkan kepala sekolah.
“Memahami kurikulum itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada sosialisasi langsung bisa diterapkan, tidak seperti itu,” ujarnya.
Bagaimana pun kata Yusuf, ujung tombak penerapan kurikulum di sekolah, semuanya ada di tangan guru. Kondisi di lapangan, ada saja ditemukan guru dan kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan keterampilan minimum, sehingga rasanya akan sulit ketika mereka diberikan ruang mandiri, untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
Lainnya, tantangan kreatitifas dan inovasi guru yang dituntut dalam penerapannya. Karena Kemendikbudristek sendiri, telah meluncurkan platform merdeka belajar, untuk mendukung proses belajar mengajar. Sementara kondisi saat ini, masih banyak guru yang belum menguasai teknologi.
Belum lagi, desain pembelajaran mengalami perubahan, ketika sekolah memilih menerapkan Kurikulum Merdeka jenis Mandiri Berbagi dan Mandiri Berubah. Ini juga berdampak ke perubahan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
“Kalau RPP ini tidak bisa dipahami secara utuh, bagaimana guru kita mengimplementasikan kurikulum ini selama proses belajar mengajar, sehingga ini tidak perlu buru-buru,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengungkapkan, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sangat baru dengan paradigma baru.
Menurutnya, secara umum sekolah belum memahami utuh dalam hal implementasinya. Ini akan memicu keraguan akan keberhasilan penerapannya. “Logika dasar mereka adalah kurikulum yang belum terbukti berhasil, belum teruji penerapannya sehingga tidak ada jaminan untuk berhasil dalam mengimplementasikan, apalagi dengan pemahaman yang kurang,” terangnya.
Dilihat dari implementasi di Progam Sekolah Penggerak (PSP) saja, yang notabene mendapakan dana lebih dan pelatihan khusus, sampai sekarang belum terlihat hasilnya. “Bagaimana mungkin sekolah biasa tanpa dana tambahan dan pelatihan yang memadai dapat berhasil dengan baik, jadi akan banyak tantangannya,” pungkas dia. (yun/r2)
Editor : Baiq Farida