LombokPost--Musyawarah Kerja Tenaga Administrasi Sekolah (MKTAS) NTB meminta pemerataan tenaga administrasi di setiap sekolah.
”Tenaga administrasi yang statusnya PNS tidak merata di sekolah,” sorot Ketua MKTAS NTB M Junaedi Adnan pada rapat kerja MKTAS Lombok Barat-Mataram di SMAN 2 Mataram, Kamis (9/11).
Diutarakan, jabatan fungsional di sekolah sekarang ini berubah nama karena penyederhanaan birokrasi. Kasubag (kepala sub bagian) diganti dengan jabatan fungsional. Dia menyebutkan, sekitar sembilan sekolah tidak memiliki kepala tata usaha (KTU). ”Ini yang kita minta diisi agar ada penjenjangan karir. Kita ingin kordinator tenaga administrasi di sekolah ditentukan Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) NTB. Atau paling tidak KCD (Kantor Cabang Dinas) meski dari aturan tidak masuk jabatan. Hanya mengkordinir saja,” kata Jun, sapaan karibnya.
Diutarakan, pengangkatan kordinator tenaga administrasi di sekolah belum tentu juga bisa dilakukan jika tidak ada yang berstatus PNS. Seperti di SMAN Lembar tidak ada tenaga administrasi yang statusnya PNS. ”Di SMKN 2 Lembar hanya satu orang PNS yang menjadi tenaga administrasi,” ucapnya.
Dia ingin tenaga administrasi diperhatikan karena sangat dibutuhkan di sekolah. Paling tidak ada formasi tahun depan yang diusulkan Dikbud NTB untuk tenaga administrasi sekolah. ”Ini yang menjadi tenaga administrasi sekolah dari guru yang misbar karena tidak bisa naik pangkat,” tutur Jun.
Dia ingin ada pemerataan tenaga administrasi di sekolah. Paling tidak dalam satuan pendidikan ada tenaga administrasi yang statusnya PNS. ”Termasuk juga mengantisipasi tenaga administrasi yang akan pensiun. Seperti di SMAN 5 Mataram KTU (kepala tata usaha) akan pensiun, bahkan jelang beberapa bulan tiga tenaga administrasi juga akan pensiun,” urainya.
Kendati demikian dengan keterbatasan tenaga administrasi di sekolah bisa melaksanakan tugas. Namun tidak maksimal lantaran jumlahnya minim. ”Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita di NTB. Tak hanya di Lobar dan Mataram saja yang kekurangan tenaga administrasi sekolah, namun hampir semua kabupaten/kota,” jelasnya.
Dikatakan, tenaga administrasi harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jika sekolah tipe A atau jumlah siswanya besar paling tidak tenaga administrasi juga harus banyak. Namun kadang di sekolah kecil atau tipe C jumlah tenaga administrasi banyak.
Sepert di SMAN 1 Batulayar dengan jumlah siswanya sekitar 200 orang tenaga administrasinya tujuh orang. ”Kita ingin tenaga adninistrasi yang cukup banyak atau overload ditarik ke sekolah yang lebih membutuhkan. Ini dilakukan tentu harus melihat tempat tinggal dari tenaga adninistrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Ketua MKTAS Lombok Barat-Mataram Zaenal Arifin meminta ada pemerataan tenaga administrasi di sekolah. Karena hampir di semua SMA/SMK di NTB tenaga adminitrasi minim. ”Kita ingin ada pemerataan tenaga administrasi di sekolah. Selain itu, kita ingin ada formasi tenaga administrasi pada pembukaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” pungkasnya. (jay/r9)
Editor : Kimda Farida