LombokPost - Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 2026 mulai disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Program PJJ 2026 ini ditujukan bagi peserta didik di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), termasuk NTB yang menjadi salah satu sasaran utama.
Penerapan PJJ 2026 disebut penting untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.
Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus (PK) Dikbud NTB Hj Eva Sofia Sari menegaskan, PJJ 2026 menjadi strategi pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi wilayah 3T.
“PJJ 2026 ini sangat penting sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama untuk masyarakat di wilayah 3T,” ujar Eva.
Kebijakan PJJ 2026 menyasar beberapa kategori peserta didik, mulai dari anak putus sekolah, anak rentan putus sekolah, anak dari keluarga ekonomi lemah, hingga anak yang tinggal jauh dari sekolah.
“Anak yang memiliki hambatan fungsional juga masuk dalam sasaran,” jelas Eva.
Selain untuk pemerataan akses, PJJ 2026 juga diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih tinggi di sejumlah wilayah NTB. Eva menegaskan, sasaran kebijakan ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif.
Dalam pelaksanaannya, PJJ 2026 akan melibatkan sekolah unggul dan sekolah terbuka sebagai model penyelenggara. Sekolah tersebut wajib memiliki fasilitas TIK yang memadai, kompetensi guru dalam pendidikan digital, akses internet stabil, serta pengalaman dalam pembelajaran daring.
Eva mengusulkan dua sekolah di NTB sebagai penyelenggara PJJ 2026, yakni SMAN 1 Sakra Timur dan SMAN 1 Sembalun.
“Di dua wilayah itu angka ATS cukup tinggi sehingga sangat layak dijadikan prioritas,” ungkap Eva.
Mekanisme PJJ 2026 akan diterapkan secara daring dan luring. Sistemnya lebih fleksibel dibanding sekolah reguler.
“Beda dengan SMA terbuka, tidak tiap hari masuk. Biasanya tiga kali seminggu dan tidak wajib memakai seragam. Namun ijazahnya tetap sama dan setara dengan sekolah reguler,” kata Eva.
Ia berharap kehadiran PJJ 2026 dapat menjadi langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bermutu bagi masyarakat NTB, terutama di wilayah 3T yang masih membutuhkan intervensi khusus.(*)
Editor : Pujo Nugroho