LombokPost– Pemerintah Provinsi NTB diharapkan melaksanakan komitmen memenuhi anggaran Pilgub NTB 2024 yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hibah pendanaan pesta demokrasi yang disepakati sebesar Rp 174 miliar tersebut juga mesti dapat dipertanggungjawabkan KPU dan Bawaslu NTB selaku penyelenggara.
“Angka yang sudah disepakati bersama oleh Pemprov NTB, KPU dan Bawaslu kami harap sudah benar-benar merepresentasikan kebutuhan untuk dapat menyelenggarakan Pemilu yang baik di 2024 mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Nauvar Furqani Farinduan pada Lombok Post.
Selanjutnya, politisi muda dari Partai Gerindra itu juga berharap anggaran tersebut dapat dijelaskan dengan baik ke legislatif dalam tahapan pembahasan APBD murni 2024 mendatang. Kata Farin, hal itu dibutuhkan untuk memberi kepastian bahwa sumber dan slot anggaran secara masif tidak mengganggu kondisi keuangan daerah. Apalagi di tengah fiskal daerah yang tidak dalam kondisi baik-baik saja.
“KPU kita harapkan bisa mempresentasikan ke DPRD bahwa itu anggaran yang benar-benar dibutuhkan untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang baik,” paparnya.
Menurutnya, legislatif mesti mendapat kepastian atas kesepahaman yang telah dibangun antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu. Kata dia, karena memang untuk menghasilkan produk demokrasi yang baik, dibutuhkan anggaran yang memadai.
Farin menjelaskan, NPHD yang telah ditandatangani bersama diharapkan mencerminkan dua hal penting untuk Pemprov NTB, KPU, dan juga Bawaslu. Pertama KPU dan Bawaslu harus memastikan sudah cukup dengan anggaran yang disepakati, dan memastikan dengan jumlah anggaran tersebut dapat menyelenggarakan proses pesta demokrasi yang baik.
“Untuk pemerintah, dapat memastikan apa yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan, dan berkomitmen dalam memenuhi jumlah yang telah tertuang dalam kesepakatan,” jelas Farin.
Adapun anggaran Rp 174 miliar tersebut, dibagi ke KPU NTB sebesar Rp 138 miliar dan Bawaslu NTB Rp 36 miliar. Sebelumnya, Ketua KPU NTB Suhardi Soud menerangkan, anggaran penyelenggaraan pemilu bukan soal besar dan kecil, juga cukup dan tidak cukup. “Karena ini sebenarnya bukan soal maksimal dan minimal, tapi bagaimana proporsi setiap tahapan-tahapan itu bisa terdanai,” kata Suhardi.
Sementara Ketua Bawaslu NTB Itratip mengatakan Rp 36 miliar merupakan jumlah yang telah disepakati dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah saat ini. “Kita sudah sepakat angkanya Rp 36 miliar. Dan kami akan menggunakan anggaran ini secera efisien,” kata Itratip. (tih)
Editor : Kimda Farida