LombokPost-Partisipasi masyarakat di Pilkada serentak NTB 2024 dinilai kurang memuaskan.
Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak NTB 2024 sebesar 3.964.325 jiwa, warga yang datang ke TPS untuk mengunakan hak pilihnya sebanyak 2.942.842 orang atau 73,96 persen.
Jumlah tersebut naik 0,06 persen jika dibandingkan dengan Pilgub NTB 2018 sebanyak 2.942.842 atau 73,90 persen.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Agus Hilman tidak menampik banyaknya jumlah masyarakat yang tidak partisipasi di Pilkada serentak NTB 2024. Di mana jumlahnya mencapai 1.021.483 jiwa.
“Jumlah ini sangat signifikan. Banyak sekali. Meskipun di tingkat provinsi, kita harus membandingkannya dengan Pilgub NTB 2018. Di mana persentasenya hampir sama. Hanya naik, 0,06 persen. Dari 73,90 persen di Pilgub NTB 2018, menjadi 73,96 persen di Pilgub 2024,” kata Hilman pada Lombok Post usai rapat pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Pilgub NTB 2024 di Senggigi, Lombok Barat, dinihari Jumat (6/12).
Tidak dipungkiri, tingkat partisipasi di Pemilu dengan Pilkada berbeda jauh. Kata Hilman, dari Pemilu 2014, 2019, sampai 2024, tingkat partisipasi masyarakat NTB rata-rata di atas 80 persen.
Sementara di setiap Pilkada, jumlahnya menurun. Hal itu salah satunya disebabkan oleh faktor kandidasi.
“Jadi di pemilu ini kan kandidatnya banyak. Mulai dari calon presiden dan wakil presiden. Kemudian calon anggota DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang jumlahnya banyak sekali. Ini mempengaruhi partisipasi,” terang Hilman.
Menurut dia, semakin tinggi dan kuat kandidasi dalam pesta demokrasi, semakin tinggi juga tingkat partisipasi masyarakat.
Sementara dibandingkan dengan pilkada, hanya beberapa saja.
Di pilkada serentak NTB 2024, masyarakat hanya memiliki kandidat Pilgub NTB tiga paslon, ditambah dua sampai lima paslon di pilbup dan pilwakot.
Terbanyak di Lotim, lima paslon di pilbup dan 3 paslon di pilgub.
“Memang saat ini kita belum bisa memastikan dengan pasti penyebab 1 juta lebih masyarakat yang tidak memilih. Tentu bisa saja karena ketidakmaunnya masyarakat, dan juga faktor-faktor lain. Salah satunya terkait jumlah pemilih yang tidak dikenal. Ini jumlahnya sangat signifikan,” terangnya.
Lombok Post mencatat, dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan pantarlih sebelum menetapkan DPT, jumlah pemilih tidak dikenal mencapai 13.172 orang.
Namun jumlah tersebut bertambah seiring mendekati waktu penetapan DPT.
Pemilih tidak dikenal atau yang tidak ditemukan pantarlih pada saat melakukan coklit, dalam pilkada serentak NTB 2020 akan dicoret dari DPT.
Menurut Hilman, itulah yang dinilai menjadi salah satu penyebab signifikannya jumlah persentase pemilih di Pilkada 2020 yang diikuti 7 Kabupaten/Kota di NTB.
Sementara di Pilkada 2024, pemilih tidak dikenal atau yang tidak ditemukan di saat coklit tidak boleh dicoret alias harus tetap ada di DPT.
“Karena takutnya, setelah dicoret, di hari H pencoblosan malah datang. Persoalan ini cukup banyak terjadi di Pilkada 2020,” terangnya.
Di luar itu, menurut Hilman, banyak sekali variabel yang menyebabkan tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di pesta demokrasi. Menurutnya, faktor penyebab tersebut tidak bisa diambil satu saja. Melainkan harus menyeluruh.
“Inilah yang terus coba kita temukan. Namun yang saat ini paling kelihatan menurut kami adalah faktor dari banyaknya pemilih yang tidak dikenal. Karena sudah pasti mereka tidak akan datang memilih,” tuturnya.
Di sisi lain, KPU NTB juga membutuhkan waktu untuk mendata kembali jumlah warga NTB yang masuk dalam DPT dengan rincian tertentu. Seperti pelajar yang pada hari H berada di luar NTB, warga yang merantau ke luar negeri, dan juga warga yang sudah tidak lagi menjadi warga sipil atau menjadi TNI/Polri.
“Kita butuh waktu untuk mengurai hal ini. Namun tentunya, sejauh ini kita cukup puas dengan partisipasi dari masyarakat,” terangnya.
Dalam data parmas KPU NTB, daerah dengan partisipasi tertinggi adalah Kabupaten Dompu sebanyak 85,24 persen, dan terendah Kota Mataram dengan jumlah 64,36 persen.
Catatan Bawaslu
Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi, Parmas dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri menjelaskan empat variabel utama yang menentukan berjalannya pesta demokrasi dengan berintegritas.
Pertama regulasi, kedua penyelenggara, ketiga peserta pemilu, dan terakhir pemilih atau masyarakat.
Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah regulasi.
Hasan menegaskan, masih ada regulasi yang dinilai berbelit atau menyusahkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah syarat warga memilih yang dipersulit di TPS.
“Mulai dari bagaimana orang dapat C pemberitahuan, terus harus menunjukkan e-KTP atau identitas pengganti. Ada yang sudah datang ke TPS, terus hanya membawa C pemberitahuan, diminta balik ke rumah ambil e-KTP. Pulang dari sana, tidak balik lagi dia ke TPS, karena ini ribet. Ini harus menjadi catatan. Regulasi yang mempermudah masyarakat kita,” jelas Hasan.
Kedua, ia menilai upaya sosialisasi KPU belum maksimal. Ada beberap inovasi yang dinilai justru dilakukan secara masif jelang hari H.
Salah satunya pelibatan takmir masjid dalam pembagian C pemberitahuan.
“Itu kita apresiasi. Tapi jangan last minute juga. Ini juga harus diperhatikan,” paparnya.
Ketiga, tentang peserta pilkada alias para paslon yang dinilai selama ini hanya fokus pada hasil namun luput dalam proses.
“Peserta Pilkada selalu berorientasi pada hasil, bukan dalam proses. Dari proses DP4 sampai dengan penetapan DPT, saya pastikan, tidak sampai 5 persen peserta yang serius mengadvokasi soal pemutahkhiran daftar pemilih (DPT),” terang Hasan.
Hal serupa terjadi pada bagaimana peserta semestinya secara aktif mempertanyakan pemilih yang tidak dikenal.
Dalam proses pendistribusian, para peserta juga dinilai masih lemah dalam melakukan pengawalan.
“Jangan setelah orang pungut-hitung, baru dipersoalkan mengenai C pemberitahuan yang tidak dibagikan atau persoalan DPT lainnya. Seharusnya ini dari awal disampaikan oleh peserta. Dan saya melihat, di awal proses, tidak ada satu pun peserta yang mempersoalkan distribusi C pemberitahuan,” paparnya.
Terakhir dari pemilih, ia menilai masyarakat NTB memang masih pasif.
“Inilah yang harus terus digerakkan agar jangan sampai pemilih kita aktif di saat masa kampanye saja,” sambungnya.
Pilgub NTB dalam Angka
Jumlah DPT
3.964.325
Pengguna hak pilih
2.942.842
Yang tidak menggunakan hak pilih
1.021.483
Tingkat partisipasi Pilgub 2024
73,96 persen
Tingkat partisipasi Pilgub 2018
73,90 persen
Sumber: KPU NTB
(tih/r5)
Editor : Kimda Farida