LombokPost – Anggota Komisi IX DPR RI dapil NTB II Muazzim Akbar menyambut hangat pencabutan moratorim penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
Hal itu dinilai menjadi angin segar untuk CPMI di NTB. Selain itu, kebijakan itu juga diyakini mampu mengurangi jumlah PMI Ilegal.
“Sejak awal saya orang yang pertama kali menyuarakan pencabutan moratorium ini ke KP2MI. Saya sampaikan agar keputusan menteri nomor 26 tahun 2016 itu dicabut. Alasannya, karena selama ini justru banyak PMI ilegal ke timur tengah,” kata Muazzim pada Lombok Post, Rabu (26/3).
Baca Juga: Lapas Lombok Barat Perpanjang Waktu Kunjungan Saat Idul Fitri
Dijelaskan, rata-rata pemberangkatan menuju Timur Tengah seperti Saudi Arabia dalam satu bulan mencapai 5 ribu PMI. Dari jumlah tersebut, berdasarkan pantauannya, 95 persen berangkat melalui jalur ilegal.
“Jadi justru karena adanya moratorium ini membuka peluang keberangkatan unprosedural dari PMI kita. Ini tentu menjadi perhatian kami. Bahwa negara penempatan PMI menerima. Kenapa malah kita yang harus moratorium,” katanya.
Di sisi lain, penempatan tenaga kerja di Timur Tengah juga saat ini tidak hanya sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Melainkan juga terbuka pekerjaan di sektor lain seperti konstruksi dan kesehatan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, tenaga kesehatan seperti perawat sudah mulai dibutuhkan juga. “Artinya kesempatan peluang kerja yang tersedia sudah bertambah. Dan ini peluang yang baik untuk para tenaga kerja kita,” jelasnya.
Baca Juga: Distribusi Bahan Pokok Tak Terganggu Mudik, Pemprov NTB Pastikan Ketersediaan Stok
Dengan dibukanya moratorium tersebut, Muazzim meyakini remitansi yang masuk ke Indonesia akan bertambah. Tahun 2024 lalu, remitansi yang didapatkan Indonesia mencapai Rp 268 triliun.
“Tahun ini saya optimis remitansi masuk tembus Rp 500 triliun,” tegasnya.
Namun di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya perbaikan di semua sektor. Terutama untuk memastikan keselamatan dan keamanan PMI di tempat bekerjanya. Karena itu ia berharap semua pihak bekerjasama dalam memastikan pengiriman PMI yang procedural.
“Semua lini harus kita perbaiki. Tidak mungkin mereka bisa lolos di bandara sampai masuk negara orang kalau tidak ada keterlibatan oknum di sana. Makanya kita minta semua pihak terkait tegas dalam melawan jaringan non prosuderal ini,” jelasnya. (tih/r2)
Editor : Prihadi Zoldic