LombokPost - Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir mengingatkan Pemprov NTB untuk merencanakan penempatan pejabat eselon II dengan matang. Selain mengedepankan meritokrasi seperti yang dijanjikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, politisi PPP itu juga menegaskan agar gubernur melakukan pendalaman dari berbagai sumber.
“Meritokrasi ini yang kita tunggu-tunggu dan harapkan benar-benar dilakukan. Sekarang seperti apa implementasinya. Saat ini ada 15 OPD yang masih kosong. Ini jangan sampai sembarang diisi, terus tak lama dibongkar lagi seperti kepemimpinan sebelumnya. Jadi jangan sampai bongkar pasang. Harus disiapkan dengan matang,” kata Muzihir pada awak media, Kamis (10/4).
Lebih jauh ia menuturkan harapannya terhadap implementasi meritokrasi dalam upaya menata kelola birokasi. Keinginan besar itu menurut Muzihir harus ditopang dengan langkah politik yang tepat.
Ketua DPW PPP NTB itu menjelaskan, kendati sebagai bagian dari partai koalisi pendukung Iqbal-Dinda di Pilgub NTB 2024, ia tetap mengingatkan agar jangan sampai Gubernur salah langkah dalam menyiapkan kabinetnya.
Evaluasi kinerja dan job fit yang tengah dilakukan sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat ini juga diingatkan agar jangan sampai hanya menjadi formalitas. Kata Muzihir, meritokrasi harus benar-benar mengedepankan keahlian dan kemampuan seseorang.
“Jadi jangan sampai sarjana pertanian jadi kepala Dinas PUPR. Harus sesuai dengan keahliannya. Saya sudah 20 tahun menjadi anggota dewan, tahu mereka (pejabat Pemprov) dari saat menjadi staf. Jadi saya tahu mana yang kompeten dan tidak. Dan ini harus dilakukan secara bertahap,” ujarnya. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post