Terutama menyangkut upaya pemerintah daerah NTB dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Anggota Banggar DPRD NTB Akhdiansyah menerangkan, dalam kunjungan kerja ke Kemendagri, Banggar DPRD NTB menerangkan dampak signifikan efisiensi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
“Dampak ini tentu bukan hanya di NTB. Tapi kita menggambarkan kondisi di daerah. Sekaligus menekankan juga agar realokasi dari (dana hasil) efisiensi itu benar-benar tepat sasaran. Terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran tersebut,” kata Akhdiansyah pada Lombok Post, kemarin (1/5).
Salah satu yang ditekankan adalah efisiensi yang mencapai 50 persen anggaran seperti perjalanan dinas.
Politisi PKB itu menerangkan, pihaknya menjelaskan dampak signifikan pengurangan anggaran perjalanan dinas terhadap perekonomian di daerah.
Kata dia, misalkan saja dari 20 perjalanan dinas menjadi 10 perjalanan dinas, maka ada banyak sektor yang akan berdampak. Mulai dari perhotelan, pedagang, dan penyedia jasa transportasi.
Dalam hitungannya, hal itu akan sangat mempengaruhi juga upaya penanggulanan kemiskinan ekstrim dan juga upaya mengurangi angka pengangguran.
“Jadi efek dominonya ini kita minta dikaji oleh Kemendagri dan Dirjen Keuangan Daerah,” jelasnya.
Salah satu yang ditekankan Banggar juga berupa pengawasan dan regulasi yang menjadi mandar Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kita berharap, efisiensi berjalan sesuai dengan kerangka awal. Bagaimana merelokasi anggaran pada sektor anggaran yang dianggap penting,” paparnya.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menerangkan (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post