LombokPost – Wakil rakyat menemukan masih banyak pemandu wisata Gunung Rinjani yang belum mendapatkan sertifikasi.
Baik tenaga porter, guide hingga tour organizer (TO). DPRD NTB mendorong seluruh pihak yang terlibat agar memiliki standar kelayakan, keamanan dan kenyamanan.
"Sehingga kami dorong sertifikasi resmi untuk meningkatkan kualitas layanan wisata pendakian," kata Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra, Selasa (29/7).
Disampaikan, berdasar data dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), terungkap ada 321 pemandu wisata Rinjani yang belum mengantongi sertifikasi.
Sebetulnya, jumlah pemandu yang tidak tersertifikasi sudah jauh berkurang.
Ketika kecelakaan yang menewaskan pendaki Brasil, Juliana Marins, pada 21 Juni lalu, saat itu masih ada 371 yang belum mengantongi sertifikat kelayakan.
Perlahan, Balai TNGR terus melakukan perbaikan standar kelayakan pendakian melalui sertifikasi.
Hasilnya, ada tambahan 50 pemandu yang memiliki sertifikasi baru.
Sehingga dari total 661 pemandu, yang tercatat belum mempunyai sertifikasi sebanyak 321 orang. Artinya, total ada 340 yang sudah memiliki sertifikasi resmi.
"Sisanya ini (321 pemandu) yang belum bersertifikasi kita minta digenjot lagi sampai menjadi seratus persen," tegas Pelita.
Hal itu sangat penting sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan pendaki.
Apalagi saat ini sedang gencar dilakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) pendakian dan evakuasi.
"Maka inilah momen untuk berbenah. Mumpung juga Rinjani tutup karena sedang dilakukan maintenance jalur pendakian," tegas politisi PKB itu.
Dorongan sertifikasi resmi bagi pemandu wisata Rinjani juga sejalan dengan rekomendasi Anggota DPR RI Johan Rosihan.
Dikatakan, hal itu untuk memastikan keselamatan dan kualitas layanan pendakian.
Pemandu wisata yang bersertifikat memiliki kompetensi yang teruji di bidang pelayanan, keamanan dan konservasi kawasan.
Sertifikasi, sambung Rosihan, juga memastikan petugas yang bersangkutan memiliki kompetensi teknis, etika profesional dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
"Sertifikasi ini juga untuk mewujudkan pariwisata pendakian yang aman dan berkelanjutan," jelasnya.
Johan juga menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor dalam pengamanan dan mitigasi risiko di kawasan pendakian.
Ditekankan, penguatan sistem rescue dan prosedur keselamatan harus menjadi perhatian serius untuk mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan.
Mengingat kecelakaan fatal sudah sering terjadi di jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak.
"Standar keamanan dan kesiapsiagaan harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar untuk menjaga keselamatan para pendaki dan wisatawan," papar anggota DPR RI dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) itu. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji