LombokPost – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terus mengkritisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Salah satunya soal realisasi belanja daerah yang mencapai 96,24 persen. Realisasi ini meningkat 14,76 persen dari 2023.
Tingginya realisasi belanja daerah karena dipicu beberapa faktor. "Salah satunya karena belanja operasi kita tinggi. Naik 19,51 persen dibandingkan 2023," kata Anggota Banggar DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Jumat (1/8).
Nah, salah satu komponen belanja operasi adalah belanja pegawai. Komponen ini meningkat 29,16 persen.
Kondisi itu terjadi karena adanya tambahan jumlah pegawai setelah rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penambahan pegawai juga terjadi karena mutasi masuk sejumlah pegawai.
Dalam laporan disebutkan juga bahwa belanja operasi naik karena belanja jasa di BLUD meningkat.
Termasuk insentif pajak dan layanan publik. Selain itu, hibah ke KPU dan Bawaslu untuk Pemilukada 2024 juga menjadi pemicu naiknya belanja operasi.
Meski demikian, DPRD tetap mengeluarkan catatan kritis atas naiknya belanja operasi yang signifikan. "Perlu dikawal agar kenaikan belanja pegawai tidak overdominasi belanja produktif," jelas Sambirang.
Di sisi lain, belanja modal justru turun 4,59 persen. Kondisi itu disebabkan karena menurunnya realisasi dana alokasi khusus (DAK).
Terutama di bidang infrastruktur jalan dan irigasi. Padahal belanja modal adalah investasi untuk pembangunan infrastruktur.
Nah, turunnya alokasi belanja modal berisiko terhadap penurunan kualitas layanan publik jangka panjang.
"Sarena selama ini kita sangat bergantung pada DAK pusat untuk infrastruktur. Sehingga ketergantungan ini perlu dikurangi," jelas Sambirang.
Di sisi lain, kurangnya belanja modal daerah akan mengganggu keberlanjutan pembangunan fisik dan ekonomi daerah.
Sehingga DPRD mengeluarkan rekomendasi ke Pemprov NTB untuk menambah alokasi APBD untuk belanja modal strategis.
Di antaranya untuk konektivitas jalan, pasar rakyat, dan irigasi.
"Kami minta pemprov untuk melakukan penguatan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah, Red) dan perencanaan SIPD (sistem informasi pemeirntah daerah, Red) agar belanja modal bisa lebih prioritas dan tajam targetnya," tegas politisi PKS itu.
Realisasi belanja tidak terduga (BTT) juga turun. Bahkan realisasi BTT sangat rendah pada 2024. Hanya 2,87 persen.
Turun sampai 96,67 persen dibanding 2023. Penggunaan BTT selama 2024 sangat minim. Yaitu hanya dipakai untuk pemulangan WNI asal NTB dari Suriah.
"Serapan yang kecil ini bisa berarti baik kalau tidak ada bencana. Tapi juga bisa menunjukkan tidak adaptif terhadap krisis lokal yang mungkin tidak tercover oleh mekanisme BTT," kata Akhdiansyah, anggota Banggar DPRD NTB lainnya.
DPRD pun mengeluarkan rekomendasi atas pengunaan pencairan BTT.
Pemprov NTB diminta lebih responsif terhadap bencana lokal kecil atau kegentingan lainnya di masyarakat.
Dia mencontohkan bencana banjir yang melanda Kota Mataram dan sebagian Lombok Barat pada Juli lalu bisa dianggarkan melalui BTT.
"Sebetulnya banyak bencana alam 2024 yang membutuhkan dana BTT. Ini harus jadi bahan evaluasi pemprov di tahun-tahun berikutnya," tegas Muhammad Aminurlah, anggota Banggar DPRD NTB lainnya.
Editor : Siti Aeny Maryam