LombokPost – Warga NTB rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sebab warga Bumi Gora menempati lima besar terbanyak provinsi yang mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Sehingga upaya pencegahan harus dilakukan dengan ekstra.
Anggota Komisi V DPRD NTB Nadirah Al-Habsyi yang membidangi urusan ketenagakerjaan mengingatkan soal bahaya TPPO yang mengintai calon PMI asal NTB.
"Kami di Komisi V sudah beberapa kali menerima laporan kasus TPPO. Korban dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi dan prosedur mudah," kata Nadirah, Minggu (10/8).
Selama Juli lalu ada dua laporan yang masuk. Pada 29 Juli, misalnya, muncul laporan 20 remaja dijemput secara mendadak oleh seseorang yang diduga kuat sebagai calo rekrutmen tenaga kerja.
Mereka dijanjikan akan bekerja di Malaysia dengan gaji besar. Namun kecurigaan muncul setelah salah satu orang tua korban dari Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur melapor ke pemerintah desa dan meminta pendampingan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk membuat laporan ke Polres Lombok Timur.
Baca Juga: Perempuan Kerap Jadi Korban TPPO, SP Mataram Dorong Pembentukan Perdes Perlindungan PMI
Dari hasil koordinasi lintas instansi yang meliputi Polres Lombok Timur, Polres Lombok Barat, Polresta Mataram, SBMI, dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB diperoleh informasi bahwa para remaja itu berada di Pelabuhan Lembar dan hendak diberangkatkan.
Pada Sabtu malam (2/8) mereka berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke rumah masing-masing.
Pada awal Juli, kepolisian juga berhasil menangani dugaan kasus TPPO yang menimpa dua orang warga asal Kabupaten Lombok Tengah.
Kedua korban diduga diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal oleh seorang seorang calo.
Bukan itu saja. Akhir Maret lalu juga terungkap sembilan warga NTB yang menjadi korban TPPO di Myanmar.
Delapan di antaranya dari Pulau Sumbawa dan seorang dari Kayangan, Lombok Utara. Mereka tergiur karena diiming-imingi gaji besar untuk bidang pekerjaan online scam.
Awalnya mereka dijanjikan bekerja di Thailand. Tapi akhirnya dibawa ke perbatasan terpencil di Myanmar. Nah, di sanalah mereka disekap. Bahkan ada yang sampai disiksa secara fisik.
Dengan bantuan Interpol dan Badan Inteligen Strategis (BAIS). mereka berhasil dipulangkan. "Dengan sederet kejadian ini menjadi bukti NTB sangat rentan jadi sasaran TPPO," papar Nadirah.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur iklan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Biasanya mereka menawarkan gaji besar dengan syarat mudah. Tidak perlu lulusan sekolah tertentu.
Jika muncul iklan yang muluk-muluk seperti itu, dia meminta masyarakat untuk teliti. Harus dilakukan verifikasi lebih dahulu.
"Mereka menawarkan gaji besar dengan pekerjaan ringan. Ini harus diwaspadai. Harus dicek kebenarannya," tegas Ketua DPW PBB NTB itu.
Bekerja ke luar negeri, sambung dia, adalah hak setiap orang. Tapi harus dilakukan melalui jalur yang legal, aman dan dilindungi negara.
Sebab pemberangkatan PMI secara ilegal merupakan pintu masuk kejahatan TPPO.
Karena itu pencegahan TPPO harus dilakukan secara simultan dengan menihilkan angka PMI non prosedural.
"Kita harus melindungi warga NTB dari eksploitasi. Saya minta BP3MI aktif lakukan pencegahan dengan menggandeng pemdes (pemerintah desa, Red). Karena mereka yang paling tahu kondisi warganya," pungkas Nadirah.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang persuasif. Khususnya kepada orang tua dan remaja.
Agar mereka lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya.
"Kita harus cegah dari hulu. Orang tua perlu diedukasi tentang modus-modus TPPO. Banyak di antara mereka tergoda karena janji manis yang menyesatkan," ujar Sitti.
Dia juga meminta Pemprov NTB untuk memberikan atensi serius terhadap ancaman TPPO ini.
Perlu kolaborasi semua pihak dalam membangun sistem perlindungan bagi calon PMI.
"Jangan biarkan pelaku human trafficking (perdagangan orang, Red) leluasa bergerak dengan modus merekrut tenaga kerja. Pemerintah harus memberikan perlindungan kuat khususnya bagi calon PMI," tandas politisi PPP itu.
Editor : Akbar Sirinawa