LombokPost – Menjelang Muktamar ke-10, DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB sudah menentukan arah dukungan terkait calon ketua umum (ketum) PPP periode 2025-2030.
Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri jajaran DPW dan DPC PPP se-NTB di Mataram pada Sabtu lalu (30/8).
Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP sekaligus Ketua SC Muktamar PPP ke-10 Hj Ermalena.
"Rakor itu dalam rangka untuk menyamakan persepsi menuju persiapan Muktamar PPP ke-10," kata Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri, Selasa (2/9).
Disampaikan, rakor tersebut juga menyepakati poin penting terkait arah dukungan kepemimpinan PPP ke depan.
DPW bersama 10 DPC PPP se-NTB sepakat untuk mendukung Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025-2030.
"DPW bersama 10 DPC PPP se-NTB sepakat dengan bulat mendukung Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025-2030," papar Akri.
Arah dukungan PPP NTB tersebut akan dideklarasikan secara resmi dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Mataram pada 8 September nanti.
Alasannya, sosok Mardiono yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni serta jaringan politik yang kuat untuk memperkuat posisi partai.
"Kami memohon kesediaan Bapak Muhammad Mardiono untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Karena kami melihat beliau memiliki konektivitas yang baik serta kapasitas untuk memajukan PPP," papar Ketua Komisi I DPRD NTB itu.
Ketua DPW PPP NTB Muzihir sangat berharap pemilihan ketua umum bisa dilakukan secara aklamasi.
Sehingga tidak ada pemilihan yang mengarah pada persaingan keras antarcalon di forum Muktamar PPP ke-10.
"Kami sudah minta agar muktamar kali ini jangan sampai gontok-gontokan. Karena ini rawan menjadi sumber perpecahan di internal partai," ujar Muzihir.
Disampaikan, menjaga soliditas partai jauh lebih penting. Mengingat suara nasional PPP dalam Pemilu 2024 lalu sangat merosot.
KPU RI menetapkan suara PPP hanya menorehkan angka 3,87 persen atau di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan di angka 4 persen.
Walhasil, untuk pertama kali dalam sejarah, PPP harus terdepak dari Senayan sejak berdiri pada 1973 silam.
"Saya kira Pemilu 2024 harus jadi pembelajaran. Sehingga kami minta pemilihan ketum kalau bisa aklamasi saja," papar Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Dukungan DPW diperkuat dengan pernyataan tegas dari seluruh DPC kabupaten/kota se-NTB. Sekretaris DPC PPP Lombok Barat (Lobar) Muhali mengatakan seluruh DPC solid mendukung kepemimpinan Muhamad Mardiono ke depan.
"Alhamdulillah DPC se-NTB bersepakat untuk menyerahkan arah dukungan calon Ketua Umum PPP di Muktamar kepada DPW. Dan kami solid mendukung Pak Mardiono," kata Muhali.
Menurutnya, mayoritas DPW sudah memberikan dukungan ke Mardiono.
Dari 38 DPW, setidaknya sudah ada 25 DPW PPP yang memberikan dukungan.
"Muktamar ini adalah muktamar riang gembira. Semoga bisa aklamasi agar PPP solid dalam menghadapi Pemilu 2029," pungkas Ketua Komisi IV DPRD Lobar itu.
Editor : Siti Aeny Maryam