LombokPost – Made Slamet resmi menjabat sebagai ketua fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB.
Hal itu diumumkan dalam rapat paripurna yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra, Rabu lalu (3/9). Selanjutnya surat dari DPD PDIP NTB itu diproses oleh pimpinan dewan.
Made Slamet mengatakan dirinya dipesan untuk menjaga nama baik partai. Segala kebijakan dan keputusan strategis fraksi akan dikoordinasikan dengan partai terlebih dulu. Karena fraksi DPRD merupakan kepanjangan tangan partai politik.
"Saya dipesan oleh ketua (Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, Red) untuk bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Aspiratif dengan suara masyarakat. Sekaligus menjaga harkat martabat partai," kata Made Slamet.
Terkait posisi politik di parlemen, pihaknya siap menjadi kekuatan penyeimbang bagi setiap kebijakan pemerintahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
"Kan tidak ada istilah oposisi. Kami ingin jadi mitra yang strategis, kritis konstruktif dan produktif," papar Made.
Fraksi PPR, jelas dia, tidak akan menyerang atau mengkritik kebijakan pemerintah dengan membabi buta.
Pihaknya akan mendukung sepenuhnya jika kebijakan berpihak ke masyarakat. Tapi juga akan memberikan masukan jika dinilai kurang memihak ke publik.
"Kalau kebijakan pemerintah bagus ya harus didukung penuh. Tapi kalau ada yang kurang apalagi salah kita akan ingatkan," paparnya.
Sebagai penyeimbang, sambung dia, posisi politik fraksi PPR, khususnya PDIP akan berbasis pada kebutuhan dan kepentingan publik.
Tapi aspirasi publik yang berkembang juga harus dicermati dan diukur dengan realistis. Acuan utamanya tetap untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan warga NTB.
"Misalnya kebijakan pemprov ke kanan kami ke kiri, pemerintah ke barat kami ke selatan nggak begitu. Kita kami apreasi apa-apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Iqbal-Dinda," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW NasDem NTB Ardany Zulfikar mengatakan pergantian ketua fraksi merupakan ranah PDIP.
Sebab hal itu sudah melalui kesepakatan politik sejak awal pembentukan fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR).
Nah, kesepakatan itu, jelas dia, masih berlaku hingga kini dan tidak ada keinginan untuk mengubah kesepakatan tersebut.
"Kami sudah sepakat bahwa pimpinan fraksi itu PDIP. Itu bagian dari kesepakatan. Jadi kami tidak dalam posisi mengubah kesepakatan itu," ujar Ardany.
Nah, pergantian ketua fraksi, sambung dia, menjadi hak prerogatif PDIP. Sehingga siapapun yang ditunjuk untuk menjabat ketua fraksi, NasDem dan Perindo tidak akan mempersoalkan.
"Siapa pun yang ditunjuk oleh PDIP, silakan. Mau diganti dengan siapa saja kita dukung lah," pungkas Ardany.
Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB adalah fraksi gabungan tiga partai.
Meliputi PDIP 4 kursi, Nasdem 4 kursi, dan Perindo 3 kursi. Selain ketua fraksi dari PDIP, Wakil Ketua Asaat Abdullah dari NasDem dan Sekretaris Fraksi M.Nashib Ikroman dari Perindo.
Seperti diberitakan, Raden Nuna Abriadi dicopot dari jabatan ketua fraksi usai datang dalam pertemuan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di sebuah hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat.
Pertemuan Senin malam (18/8) itu dihadiri seluruh ketua fraksi.
Dalam wawancara sebelumnya dengan Lombok Post, Nuna menampik anggapan bahwa pertemuan tertutup itu membahas perihal dana siluman yang kini menjadi gonjang ganjing di DPRD NTB.
Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat menegaskan semua gerak-gerik kader di DPRD harus diketahui oleh partai.
Apalagi di tengah sorotan publik saat ini. Puluhan anggota DPRD NTB termasuk pimpinan dewan sudah diperiksa oleh Kejati NTB terkait dugaan dana siluman.
"PDIP adalah partai yang punya koridor dan aturan, semua gerak-gerik dan kegiatan kedewanan wajib semua anggota fraksi melaporkannya ke partai," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.