LombokPost – Kepastian sumber dana untuk memperbaiki gedung DPRD NTB yang rusak parah karena dibakar massa aksi belum jelas. Apakah akan menggunakan anggaran APBD atau APBN.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9), Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyuarakan hal ini.
Dia mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada pembangunan kembali gedung DPRD NTB yang rusak berat setelah dibakar demonstran pada Sabtu lalu (30/8).
"Saya mendorong Kementerian PU untuk segera memberikan perhatian pada pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB yang rusak akibat aksi demo," kata Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Bagaimana pun, jelas dia, DPRD tetap membutuhkan kantor yang reprenstatif untuk melakukan aktivitas kedewanan.
Keberadaan gedung parlemen sangat vital sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kegiatan kedewanan dalam membahas anggaran juga menjadi terganggu.
Legislator dari dapil NTB I (Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu berharap pembangunan kembali gedung DPRD NTB bisa diprioritaskan.
Sehingga wakil rakyat di Bumi Gora kembali memiliki tempat yang layak untuk bekerja dan melayani masyarakat.
"Dengan dukungan penuh dari Kementerian PU saya yakin hal ini (pembangunan kantor DPRD NTB, Red) bisa diwujudkan," tegas Mori.
Saat ini anggota dewan menempati kantor darurat di sekretariat dewan dengan fasilitas seadanya. Mereka juga menumpang di kantor gubernur NTB untuk kegiatan rapat paripurna.
Dalam bulan-bulan ini, seabrek agenda penting menanti anggota dewan. Mulai dari pembahasan anggaran Perubahan APBD (P-APBD) 2025 dilanjutkan dengan membahas APBD murni 2026. Beberapa raperda juga menanti untuk dibahas.
"Bagaimana pun kantor DPRD sangat penting. Gedung DPRD adalah simbol kebersamaan dan rumah rakyat dalam menyampaikan aspirasi," ungkap Ketua DPW NasDem NTB itu.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan belum ada keputusan final terkait perbaikan kantor DPRD NTB.
Sejauh ini, pihaknya baru sebatas mendengarkan pernyataan dari Menteri PU Dody Hanggodo soal penyiapan dana darurat Rp 950 miliar untuk perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat unjuk rasa Agustus lalu.
Tapi anggaran itu akan dipakai ke berbagai daerah yang terdampak kerusakan parah. Mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Makassar, hingga Solo.
"Katanya dari APBN, tapi ini belum jelas. Apakah kantor DPRD NTB masuk dalam daftar itu," kata Iqbal saat ditanya usai rapat paripurna tentang perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD 2025, Rabu lalu (3/9).
Sejauh ini, pemprov belum mengalokasikan anggaran perbaikan fisik kantor DPRD NTB. Baik dalam P-APBD 2025 maupun APBD murni 2026.
Saat ini masih sebatas penanganan darurat berupa kegiatan pembersihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Itu pun dilakukan hanya di gedung sekretariat dewan (setwan) tempat ASN berkantor. Gedung itu masih bisa difungsikan.
"Gedung sekretariat DPRD tidak terlalu banyak mengalami kerusakan struktur. Kebakaran hanya terjadi di lantai satu. Lantai dua dan lantai 3 hanya berupa kerusakan mebeler dan dokumen. Tinggal dirapikan saja sudah bisa difungsikan," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB Ahmadi.
Adapun gedung utama kantor DPRD NTB mengalami kerusakan parah. Nyaris semua bagian gedung tiga lantai itu ludes terbakar.
Mulai dari ruang pimpinan dewan, ruang fraksi ruang-ruang komisi, hingga ruang paripurna ludes. Bahkan tembok gedung terlihat sudah retak-retak.
Menurut Ahmadi, untuk mengetahui kelayakan fungsi gedung harus melalui pemeriksaan kelayakan struktur bangunan lebih dahulu.
Karena gedung jika sudah mengalami kebakaran atau pemanasan biasanya akan terjadi penurunan kekuatan konstruksi.
Sehingga rawan roboh sewaktu-waktu. "Sehingga harus dites oleh ahli struktur bangunan soal kekuatan konstruksinya," jelas Ahmadi.
Editor : Siti Aeny Maryam