LombokPost – Komisi IV DPRD NTB menyoroti rendahnya serapan belanja sejumlah OPD.
Khususnya instansi-instansi yang memiliki pekerjaan fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).
Padahal waktu efektif praktis tersisa tinggal 3,5 bulan lagi.
Realisasi belanja dua OPD itu masih di bawah 40 persen hingga Juli lalu.
Dalam rapat bersama mitra kerja, dewan memberi warning. Wakil rakyat mendorong OPD terkait untuk terus menggenjot serapan belanja.
"Mengingat karena waktu tahun anggaran 2025 yang semakin mepet. Hanya tersisa 3,5 bulan waktu efektif," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Kamis (11/9).
Itu pun pekerjaan fisik diprediksi tidak maksimal karena kondisi cuaca. Sebab pada November-Desember biasanya sudah masuk musim hujan.
Nah, dalam kondisi musim hujan itu tidak bagus untuk proyek fisik seperti pekerjaan perbaikan jalan maupun pekerjaan konstruksi lainnya.
"Ini berdampak pada kualitas. Dan biasanya pekerjaan menjadi kurang maksimal," ujar Konco.
Ditegaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik seharusnya bisa dilaksanakan mulai awal tahun anggaran.
Tahapan perencanaan sudah bisa dikerjakan mulai Januari-Maret lalu. Setelah itu sudah bisa dilakukan pekerjaan fisik mulai April atau Mei.
Sehingga dalam kurun waktu bulan Juni-Oktober pekerjaan fisik konstruksi bisa berjalan dengan maksimal.
"Kalau waktu efektif ini (Juni-Oktober, Red) dimanfaatkan, maka kualitas pekerjaan menjadi sangat maksimal," tegas Konco.
Dinas PUPR dan Dinas Perkim NTB menjadi sorotan karena serapan belanja yang rendah.
Disperkim, contohnya, memiliki pagu anggaran Rp 248,39 miliar tahun ini. Target belanja hingga Juli lalu harusnya sudah Rp 124,19 miliar. Tapi faktanya realisasi belanja baru terealisasi Rp 12,19 miliar. Atau hanya 4,91 persen.
Realisasi belanja Dinas PUPR juga menjadi sorotan. Dari pagu anggaran Rp 386,35 miliar, target belanja hingga Juli lalu seharusnya Rp 193,17 miliar. Tapi sejauh ini baru terserap Rp 92,77 miliar. Atau 25,26 persen.
"Serapan ini masih terlalu rendah. Sementara beban kerjanya sangat tinggi. Tidak sesuai dengan anggaran yang dikelola sangat besar," tegas Anggota Komisi IV DPRD NTB Suharto.
Selain Dinas PUPR dan Disperkim, OPD lain yang menjadi catatan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Perhubungan (Dishub), Rumah Sakit (RS) Mandalika, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bakesbangpol, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
"Ini OPD yang serapan anggaran masih di bawah 40 persen," beber Suharto.
Editor : Pujo Nugroho