LombokPost – Fraksi DPRD NTB ramai-ramai menyoroti tentang rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu menjadi sorotan tajam dalam rapat paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Selasa (23/9).
Juru bicara Fraksi Demokrat Syamsul Fikri mengatakan target PAD masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Pemprov masih terlalu bertumpu pada sektor konvensional. Seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. "Fraksi Demokrat melihat optimalisasi PAD belum dilakukan dengan inovatif," tegas Syamsul Fikri.
Menurut dia, seharusnya OPD teknis terkait lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan dari sejumlah bidang potensial.
Salah satu yang menjadi andalan adalah sektor pariwisata yang selama ini digaungkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Mulai dari pariwisata halal, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan perizinan.
"Ini adalah sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menggali pendapatan daerah," katanya.
Selain itu, Demokrat juga menyoroti minimnya kontribusi pendapatan dari BUMD. Disampaikan Fikri, sejumlah BUMD belum memberikan dividen yang signifikan terhadap PAD.
Demokrat pun mendorong pemprov untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
"Jangan sampai BUMD hanya menjadi beban APBD. Sementara mereka jarang atau bahkan tidak setor dividen," papar Fikri.
Juru bicara Fraksi PKS Sambirang Ahmadi mengatakan sebetulnya PAD dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025 direncanakan mengalami peningkatan 11,90 persen.
Dari Rp 2,510 triliun dalam APBD murni menjadi Rp 2,809 triliun dalam P-APBD 2025.
"PAD memang tumbuh signifikan, tetapi kenaikan terbesar berasal dari retribusi BLUD RSUD sebesar Rp 956,28 miliar," jelas Sambirang.
Disampaikan, kenaikan ini hanya bermakna jika dibarengi dengan perbaikan mutu layanan kesehatan.
Rakyat berharap agar antrean di pelayanan medis bisa lebih cepat. Juga ada ketersediaan obat yang cukup, peralatan medis yang memadai, dan jaminan bahwa pasien miskin tidak ditolak.
"Tanpa itu (retribusi BLUD RSUD, Red) angka kenaikan PAD hanyalah semu," tegas Sambirang.
PKS menegaskan perlunya perluasan basis PAD baru. Seperti optimalisasi dividen BUMD, memaksimalkan potensi aset daerah, retribusi digital pariwisata, dan perlunya mengkaji peluang pemberlakuan pajak hijau.
"Saya kira OPD teknis harus lebih inovatif dalam menggali pendapatan daerah," papar Ketua Komisi III DPRD NTB itu.
Sementara itu, fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) yang terdiri dari PDIP, NasDem dan Perindo mengkritisi tentang lemahnya pengelolaan aset pemprov di tiga gili. Khususnya lahan PT Gili Trawangan Indah (GTI) seluas 65 hektare.
Hingga kini, aset tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pemprov NTB. Padahal potensinya sangat besar untuk menambah pundi-pundi PAD.
Nah, dalam Perubahan APBD 2025, fraksi PPR mendorong pengelolaan aset daerah harus menjadi fokus kebijakan pemprov.
"Jika dikelola dengan baik, kami menilai penataan ulang aset tiga gili bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat PAD," papar Ketua Fraksi PPR Made Slamet.
Baca Juga: Diduga Ada Kebocoran, Aset Daerah Hanya Sumbang PAD Rp 983 Juta
Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan langkah pemprov dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sebab pemanfaatan aset daerah sangat penting di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kalau hanya mengandalkan pendapatan konvensional dan bekerja biasa-biasa saja, ruang fiskal akan sangat terbatas. Kita tidak akan pernah mandiri. Pemprov NTB akan terus bergantung pada transfer dana pusat," tegas Made Slamet.
Editor : Siti Aeny Maryam