LombokPost – PPP NTB tidak berpaling dari dukungan ke Muhamad Mardiono sebagai calon ketua umum PPP periode 2025-2030.
Sosok yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu diklaim paling banyak mendapat dukungan pemilik suara.
"Total sudah 33 DPW dari 38 DPW se-Indonesia yang mendukung Pak Mardiono," kata Ketua DPW PPP NTB Muzihir, Rabu (24/9).
Ia optimistis Mardiono akan tetap mendapatkan dukungan mayoritas dari muktamirin.
Total ada 640 pemilik suara Muktamar PPP ke-10 yang bakal digelar di Jakarta pada 27-29 September ini.
"Saya sudah hitung total ada 640 pemilik suara ke beliau (Muhamad Mardiono, Red). Jadi kami tidak ragu sedikit pun," papar Muzihir.
Terkait dengan munculnya sejumlah penolakan terhadap pencalonan Mardiono dalam muktamar, PPP NTB tidak akan bergeming.
Diketahui, majelis syariah dan majelis pertimbangan DPP PPP menyarankan agar Mardiono tidak maju mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Kegagalan utamanya karena ia tidak mampu membawa PPP menembus parlemen di Pemilu 2024. Suara partai juga banyak tergerus di daerah.
"Intinya sampai hari ini kami di NTB sami'na wa atho'na," ujar Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Muzihir juga mengomentari munculnya calon ketua umum PPP lainnya. Salah satunya Agus Suparmanto. Dia adalah mantan Menteri Perdagangan era Joko Widodo (Jokowi).
Muzihir bilang, Agus merupakan kader PKB, bukan anggota PPP. Sehingga dirinya meragukan jika yang bersangkutan bisa mencalonkan diri dalam muktamar yang akan dibuka Sabtu depan ini (27/9).
"Dia (Agus Suparmanto, Red) ini masih KTA PKB sampai hari ini. Bagaimana bisa mencalonkan diri," cetusnya.
Diketahui, sejauh ini sejumlah daerah dengan pemilik suara gemuk sudah memberikan dukungan ke politisi yang juga pengusaha itu. Di antaranya DPW PPP Jawa Timur (Jatim), DPW PPP Jawa Barat (Jabar) hingga Banten.
DPW PPP Jatim mendeklarasikan dukungan ke Agus dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Surabaya, Sabtu lalu (20/9).
Bahkan sebagian DPC PPP di Jawa Tengah (Jateng) dan DPC Kalimantan Selatan (Kalsel) juga telah mendeklarasikan dukungan ke Agus Suparmanto. Calon lain yang juga muncul adalah Husnan Bey Fananie mantan Duta Besar Azerbaijan.
Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri menambahkan munculnya sejumlah calon ketum PPP menjelang muktamar adalah hal yang wajar.
Apalagi dalam sejarahnya, PPP lahir dari fusi 4 partai politik (parpol). Yaitu partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
"Jadi wajar kalau dalam muktamar muncul dinamika. Nanti siapa yang terpilih tergantung Muktamirin," jelas Anggota DPRD NTB itu.
Hanya saja, Akri mengkritisi munculnya nama Agus Suparmanto sebagai kandidat ketum. Sebab yang bersangkutan bukan pengurus atau kader PPP.
Padahal syarat agar bisa maju sebagai ketum umum harus pernah menjadi pengurus selama 5 tahun.
"Sehingga jika ingin memunculkan nama kader eksternal sebagai calon ketua umum harus mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dulu," papar Akri.
Baca Juga: Muktamar Jadi Penentu, Akri Tantang Muzihir Berebut Ketua DPW PPP NTB
Diketahui, gerakan penolakan terhadap Muhamad Mardiono sebagai calon ketum umum PPP marak menjelang muktamar.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy, misalnya, menilai kepemimpinan Muhamad Mardiono di partai berlambang Kakbah harus dievaluasi.
Ia beralasan, Mardiono menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP ketika partai gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024.
Rommy menilai Mardiono tidak layak memimpin PPP dan menyarankan agar tidak maju sebagai calon ketua umum di Muktamar ke-10.
"Menurut saya, Pak Mardiono berhenti secara terhormat di Muktamar. Itu yang terbaik," kata Rommy. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida