LombokPost – Rangkaian pembahasan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 akhirnya tuntas.
Eksekutif dan legislatif menyampaikan persetujuan bersama dalam rapat paripurna di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/9).
Mereka sepakat dengan postur komponen APBD perubahan. Hasilnya, pendapatan daerah ditarget Rp 6,489 triliun.
Pendapatan naik Rp 159,3 miliar dari APBD murni sebesar Rp 6,330 triliun. Menariknya, pendapatan asli daerah (PAD) juga naik.
Di sisi lain, belanja juga mengalami kenaikan. Dalam P-APBD 2025 dipatok mencapai Rp 6,496 triliun.
Bertambah Rp 264 miliar dari belanja di APBD murni sebesar Rp 6,232 triliun.
Komponen belanja operasi paling tinggi. Nilainya Rp 5,049 triliun.
Adapun belanja modal ditetapkan hanya Rp 591,7 miliar. Belanja tidak terduga (BTT) dianggarkan Rp 16,4 miliar.
"Atas postur anggaran ini, Banggar DPRD NTB dapat menyetujui rancangan Perubahan APBD 2025 ini," kata Juru Bicara Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah.
Dewan mengapreasi peningkatan PAD itu. Tapi DPRD meminta agar proyeksi pendapatan harus disusun secara realistis.
Juga berbasis potensi riil, bukan sekedar optimisme semata. Sehingga dewan mendesak seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai PAD.
Baca Juga: Genjot PAD, DPRD NTB Dorong Optimalisasi Aset Hingga Dividen BUMD
"OPD adalah ujung tombak pendapatan daerah. Optimisme ini harus diiringi dengan kerja keras dan strategi yang cermat dalam mencapai target," papar Maman, sapaan karib Muhammad Aminurlah.
DPRD NTB menyetujui Raperda P-APBD 2025 dengan banyak catatan kritis.
Total terdapat 13 rekomendasi yang disampaikan ke Pemprov NTB. Tujuannya agar eksekutif menjalankan semua rekomendasi dewan itu.
Salah satu yang menjadi catatan soal penyertaan modal daerah (PMD) Rp 8 miliar ke PT GNE.
Disampaikan, suntikan modal ke BUMD harus dibarengi dengan business plan yang terukur. Juga disertai audit independen, serta proyeksi keuntungan yang realistis.
"Setiap rupiah uang APBD yang diinvestasikan harus memberi manfaat bagi masyarakat," tegas Maman.
Apalagi sejauh ini, PT GNE belum memberikan dividen ke kas daerah.
Di sisi lain perusahaan menyisakan utang pajak san utang ke lembaga pembiayaan.
Sehingga DPRD merekomendasikan untuk dilakukan audit menyeluruh sebelum pencairan dana penyertaan modal.
Juga harus ada kontrak kinerja yang jelas, mekanisme pengawasan dan sanksi jika target tidak tercapai.
"Langkah-langkah ini demi membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah," paparnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti tentang pengelolaan aset daerah. Harapannya, aset daerah tidak hanya menjadi catatan administratif.
Tapi benar-benar menjadi mesin penggerak PAD yang berkelanjutan. Sehingga bisa memicu terjadinya kemandirian fiskal dalam pembangunan daerah.
"Begitu banyak aset strategis NTB. Mulai kawasan wisata, lahan produktif hingga aset komersial bernilai tinggi. Jangan sampai hanya tercatat sebagai angka dalam neraca," tegas Maman.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan semua rekomendasi dewan sudah disampaikan ke kepala daerah. Dalam rapat paripurna kemarin dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Dia berharap 13 rekomendasi itu bisa menjadi perhatian serius dalam menjalankan kebijakan dan program di P-APBD 2025.
"Tentu kami harap rekomendasi-rekomendasi itu bisa dijalankan dengan baik oleh eksekutif," jelas Baiq Isvie.
Ia menekankan agar kebijakan fiskal dalam Perubahan APBD 2025 harus berpihak pada tiga prioritas utama.
Yaitu pengetesan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan efisiensi belanja.
"Harapan kami APBD bisa menjadi instrumen nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas politisi Golkar itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida