LombokPost – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memperbaiki kantor DPRD NTB yang rusak parah akibat dibakar dalam aksi demo pada 30 Agustus lalu.
Dalam pernyataan tertulisnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan langkah rehabilitasi itu merupakan respon cepat dari arahan Presiden Prabowo.
Bahwa fasilitas publik yang rusak karena terdampak unjuk rasa skala nasional akan segara dipulihkan.
"Instruksi presiden ini bersifat cepat dan tepat. Sehingga sehingga kita harus klasifikasi kerusakan ringan, sedang dan berat atau perlu direhabilitasi total," jelas Dody, Selasa (30/9).
Disampaikan, selain kantor DPRD NTB, Kementrian PU juga akan memperbaiki 41 unit bangunan fasilitas publik.
Itu tersebar di enam provinsi dan 14 kabupaten/kota. Termasuk di NTB. "Untuk NTB ada tiga perbaikan. Kantor utama DPRD NTB, kantor sekretariat dewan dan pos penjagaan," jelas Dody.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra membenarkan rencana perbaikan itu. Hanya saja, renovasi tahap awal akan menyasar gedung sisi selatan, yakni Gedung Sekretariat DPRD NTB.
Renovasi Gedung Sekretariat ini dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU.
"Kita bersyukur ada respon cepat dari Kementerian PU. Ini sesuai dengan Inpres Presiden. Bahwa objek-objek yang terdampak di NTB akan segara direvitalisasi," jelas Hendra.
Disampaikan, pihak kementerian yang mengerjakan langsung, dengan estimasi waktu yang dibutuhkan 1-2 bulan dan akan dikerjakan secara bertahap.
"Semua disesuaikan dengan anggaran, jadi bertahap. Mungkin selama 1-2 bulan untuk pengerjaannya," ujarnya.
Hendra menjelaskan komponen perbaikan mencakup seluruh bagian gedung yang mengalami dampak kerusakan akibat insiden pembakaran yang dilakukan oleh massa aksi.
"Tentu dengan mempertimbangkan dana yang tersedia di Kementerian PU," sambungnya.
Sementara untuk renovasi gedung utama DPRD NTB masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk alokasi anggaran. Sebab kondisinya parah dan mengalami kerusakan total.
"Ini kan yang didahulukan renovasinya sekretariat, kalau gedung utama masih menunggu dari pusat," papar Hendra.
Wakil ketua DPRD NTB lalu Wirajaya mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat yang turun melakukan perbaikan gedung dewan.
Pihaknya tidak menuntut bagaimana teknis pekerjaan gedung.
Apakah akan direnovasi atau dibangun ulang dengan skala bangunan yang lebih besar. DPRD tidak akan ikut campur soal itu.
"Apakah struktur bangunan saat ini masih layak dan masih kuat untuk direnovasi sehingga membutuhkan anggaran yang tidak terlalu besar kita sepakat. Tidak masalah asalkan ada kantor yang aman dan representatif untuk aktivitas kedewanan," papar Wirajaya.
Editor : Siti Aeny Maryam