LombokPost – Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tindakan tegas itu menyusul banyaknya laporan insiden keracunan masal yang menimpa siswa di sejumlah sekolah.
"Termasuk di NTB kan juga pernah ada siswa keracunan MBG. Ini harus dievaluasi total," kata Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari, Rabu (1/10).
Sitti menyinggung kasus di SDN 1 Nyurlembang dan SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) pada 17 September lalu.
Total ada enam siswa yang keracunan diduga akibat menyantap menu MBG.
Ternyata dari hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, ditemukan bakteri Escherichia Coli (E.Coli) pada sampel makanan.
"Kasus seperti ini jangan sampai terulang. Makanya pemprov maupun pemkab harus aktif lakukan pantauan," tegas Sitti.
Disampaikan, pengawasan harus dilakukan sejak dari proses di dapur. Salah satu yang ditekankan adalah proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG.
Pengelola dapur juga harus menjaga kebersihan tata kelola MBG, salah satunya terkait kualitas air.
"Terutama masalah kebersihan air yang dipakai memasak. Karena sumber air yang dipakai ini jadi penyebab utama munculnya bakteri,” ujar Ari.
Selain itu, sambung dia, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah.
Nah, jika ditemukan dapur SPPG yang bermasalah, dia mendesak satgas MBG di NTB untuk tidak segan melakukan penutupan sementara.
"Ini momen untuk evaluasi dan dilakukan investigasi. Ini kan sesuai instruksi Pak Presiden yang harus dijalankan sampai ke bawah," papar politisi PPP itu.
Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet meminta keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama.
Sehingga langkah perbaikan terhadap dapur MBG yang bermasalah mutlak dilakukan. Seperti pengurusan sertifikat SLHS wajib bagi seluruh SPPG.
Ia ingatkan juga soal kebersihan dan higienitas menu makanan untuk mencegah keracunan pada siswa.
"Saya kira ini juga peran pemprov untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG. Bisa juga dengan libatkan peran puskesmas setempat," ujar Made Slamet. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji