LombokPost – Kemandirian fiskal Pemprov NTB sedang diuji. Itu setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam jumlah cukup besar ke NTB.
Berdasarkan surat resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penurunan TKD sekitar Rp 1 triliun.
Dari sebelumnya diperkirakan Rp 3,4 triliun, turun menjadi sekitar Rp 2,4 triliun. Dengan pemotongan itu akan berdampak terhadap penyusunan APBD murni 2026.
"Kalau ditanya apakah ini berdampak, pasti akan berdampak terhadap formulasi belanja daerah kita," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Raden Nuna Abriadi, Jumat (10/10).
Disampaikan, anggaran keuangan APBD NTB masih sangat bergantung pada TKD. Sekitar 60-70 APBD masih disangga dari transfer pusat.
Sehingga kebijakan Kemenkeu yang akan memotong TKD seperti tamparan keras bagi Pemprov NTB yang selama ini banyak mengandalkan aliran dana pusat.
"Ini benar-benar ujian bagi kemandirian fiskal kita," paparnya.
Kondisi ini, sambung dia, harus menjadi pembelajaran serius bagi daerah. Khususnya dalam mengerek pendapatan asli daerah (PAD).
Sektor-sektor potensial yang menjadi andalan NTB harus dimanfaatkan dengan maksimal. Seperti pariwisata, pertanian dan kelautan hingga tambang.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah, Red) yang serius. Bagaimana menaikkan PAD. Sehingga kita tidak banyak bergantung ke pusat," tegasnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat Syamsul Fikri mengatakan PAD masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Seharusnya OPD teknis terkait lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan dari sejumlah bidang potensial.
Salah satu yang menjadi andalan adalah sektor pariwisata yang selama ini digaungkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Mulai dari pariwisata halal, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan perizinan. "Ini adalah sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menggali pendapatan daerah," paparnya.
Anggota Banggar Lalu Pelita Putra menegaskan perlunya perluasan basis PAD baru. Seperti optimalisasi dividen BUMD, memaksimalkan potensi aset daerah, retribusi digital pariwisata, dan perlunya mengkaji peluang pemberlakuan pajak hijau.
"Saya kira OPD teknis harus lebih inovatif dalam menggali pendapatan daerah," papar Pelita.
Ia juga mengkritisi tentang lemahnya pengelolaan aset pemprov di tiga gili.
Hingga kini, banyak aset belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pemprov NTB.
Padahal potensinya sangat besar untuk menambah pundi-pundi PAD.
"Kami menilai penataan ulang aset bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat PAD," paparnya.
Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan langkah pemprov dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sebab pemanfaatan aset daerah sangat penting di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Bukan Sensus Penduduk, Pemprov NTB Gelar Sensus Aset Demi Genjot Pendapatan Daerah
"Kalau hanya mengandalkan pendapatan konvensional dan bekerja biasa-biasa saja, ruang fiskal akan sangat terbatas. Kita tidak akan pernah mandiri. Pemprov NTB akan terus bergantung pada transfer dana pusat," tegas Ketua Komisi II DPRD NTB itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida