LombokPost – KPU sedang getol mengkaji metode pemilihan secara digital atau e-voting dalam pemilu mendatang. Apakah memungkinkan diterapkan atau tidak.
Diskursus tentang modernisasi sistem pemilu itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di kantor KPU NTB.
Mulai dari proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di pemilu.
Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan bahwa digitalisasi pemilu telah menjadi kebutuhan strategis seiring kompleksitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Dalam Pemilu 2024, KPU sudah memulai dengan menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) serta aplikasi pencocokan dan penelitian (e-coklit).
"Sirekap dan e-coklit di Pemilu 2024 memang belum sempurna, tetapi ia membuktikan teknologi mampu membantu mempercepat penyampaian informasi hasil pemungutan suara," kata Khuwailid.
Meski cukup memudahkan, tapi sejumlah kendala menyebabkan sistem pemilihan elektronik belum belum berjalan maksimal.
Sebab sistem ini membutuhkan sarana yang memadai, seperti jaringan internet dan listrik yang stabil. Termasuk di Provinsi NTB.
"Tapi penetapan e-voting, e-counting, dan e-recapitulasi harus dikaji secara komprehensif agar benar-benar menjawab kebutuhan soal transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu," paparnya.
Dalam FGD itu, KPU menghadirkan sejumlah akademisi. Di antaranya pakar dan praktisi teknologi informasi Universitas Mataram (Unram) Ahmad Zafrullah Mardiansyah.
Ia menguraikan aspek teknis sistem e-voting. Mulai dari verifikasi identitas dengan E-KTP dan sidik jari.
Juga penggunaan mesin Direct Recording Electronic (DRE) dengan bukti cetak suara (VVPAT), hingga pengiriman hasil terenkripsi melalui jaringan aman (VPN).
"Sehingga desain sistem harus menjamin privasi, keamanan, serta akuntabilitas agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan," papar Zafrullah.
Akademisi Universitas Bumigora Nenny Sulistianingsih menyoroti urgensi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam digitalisasi pemilu.
Dikatakan, digitalisasi pemilu bukan sekadar modernisasi sistem pemilu. Tapi sudah menjadi kebutuhan untuk mengurangi biaya, menjamin akurasi suara, dan memperkuat integritas hasil.
"Tapi tantangan besar tetap ada. Seperti kesenjangan digital hingga keamanan data pribadi pemilih," jelasnya.
Di sisi lain, pemilu manual selama ini menimbulkan beban berat bagi petugas penyelenggara di tingkat bawah.
Bahkan pada Pemilu 2019 tercatat ratusan petugas meninggal dunia karena kelelahan akibat beban kerja yang besar.
"Maka dengan digitalisasi pemilu ini sebetulnya bisa mengurangi beban kerja petugas," papar Nenny.
Editor : Kimda Farida