LombokPost – DPRD NTB berharap pembahasan APBD murni 2026 bisa segera dilakukan.
Dewan menunggu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Mengingat saat ini sudah memahami akhir Oktober.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan pihaknya sudah berurat ke TAPD. Dewan menagih eksekutif agar segara memasukkan Rancangan KUA-PPAS sehingga APBD murni 2026 bisa segara dibahas.
"DPRD sudah bersurat ke TAPD. Meminta eksekutif untuk menyerahkan segera supaya pembahasan bisa komprehensif," kata Wirajaya.
Disampaikan, dokumen KUA-PPAS menjadi dasar untuk memulai tahapan pembahasan RAPBD tahun depan.
Dewan menginginkan pembahasan anggaran segera agar cukup waktu untuk pembahasan RAPBD 2026.
"Memang belum ada jawaban tertulis. Tapi secara lisan sudah. Ini sedang disiapkan. Insya Allah sebenar lagi akan masuk (Rancangan KUA-PPAS PPAS, Red)," ungkap Wirajaya.
Meski dokumen KUA-PPAS PPAS molor, ia berharap pembahasan APBD tidak boleh melebihi tanggal 30 November.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Kami usahakan. Begitu masuk langsung kita kerja maraton. Sehingga nanti bisa disahkan 30 November," tegas Bendahara DPD Gerindra NTB itu.
Anggota Banggar DPRD NTB Hasbullah Muis Konco berharap waktunya cukup untuk pembahasan APBD murni 2026. Ia optimistis tidak akan ada sanksi pusat karena keterlambatan pembahasan APBD.
"Yang terpenting tidak sampai melebihi tahun anggaran 2025," kata Konco, sapaan karibnya.
Agar pembahasan APBD 2026 berkualitas, ia meminta pembahasan APBD 2026 harus fokus pada arah kebijakan tripel agenda prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia. Itu sesuai dengan yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029.
"Saya kira tiga program strategis prioritas itu yang harus difokuskan di 2026. Agar APBD menjadi berdampak," katanya.
Ia pun mengingatkan pemerintah Iqbal-Dinda untuk serius mewujudkan program industrialisasi dan hilirisasi.
Ini penting untuk menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Baik bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.
"Minimal yang kita kirim itu bahan baku. Syukur-syukur bahan jadi. Sehingga kita tidak hanya lagi menjual bahan mentah dengan harga yang murah," jelas politisi PAN itu.
Editor : Siti Aeny Maryam