LombokPost – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) berdampak langsung pada kekuatan postur APBD NTB 2025. Baik pendapatan maupun belanja daerah turun cukup signifikan.
Hal itu terungkap dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2026 yang dibacakan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam rapat paripurna DPRD NTB, Jumat (7/11).
Untuk pendapatan daerah mengalami penurunan sampai 15,40 persen. Dari awalnya Rp 6,489 triliun turun menjadi Rp 5,490 triliun. Penurunan pendapatan paling signifikan berasal dari pendapatan transfer pusat. Dari awalnya Rp 3,498 triliun merosot tajam menjadi Rp 2,483 triliun.
"Pendapatan transfer dari pusat turun sebesar 29,01 persen," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2026 juga mengalami penurunan sampai 14,47 persen.
Dari awalnya Rp 6,496 triliun dalam APBD 2025 turun menjadi Rp 5,556 triliun di RAPBD 2026.
"Tahun 2026 merupakan tahun yang sangat krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda," ucap Wagub Umi Dinda, sapaan karibnya.
Anggota Banggar DPRD NTB Raden Nuna Abriadi mengatakan penurunan kekuatan APBD 2026 menggambarkan besarnya ketergantungan APBD pada TKD.
Sekitar 60-70 APBD masih disangga dari transfer pusat. Sehingga kebijakan pusat yang memotong TKD seperti tamparan keras bagi Pemprov NTB yang selama ini banyak mengandalkan aliran dana pusat. "Ini benar-benar ujian bagi kemandirian fiskal kita," kata Raden Nuna.
Ini harus menjadi pembelajaran serius bagi daerah. Khususnya dalam mengerek pendapatan asli daerah (PAD).
Sektor-sektor potensial yang menjadi andalan NTB harus dimanfaatkan dengan maksimal. Seperti pariwisata, pertanian dan kelautan hingga tambang.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah, Red) yang serius. Bagaimana menaikkan PAD. Sehingga kita tidak banyak bergantung ke pusat," tegasnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat Syamsul Fikri mengatakan memang PAD 2026 diproyeksikan naik 5,39 persen. Dari Rp 2,809 triliun di APBD 2025 menjadi Rp 2,960 triliun dalam APBD 2026.
Tapi meski naik, hal ini masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pemprov masih terlalu bertumpu pada sektor konvensional. Seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
"Kami melihat optimalisasi PAD belum dilakukan dengan inovatif," tegas Syamsul Fikri.
Menurut dia, seharusnya OPD teknis terkait lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan dari sejumlah bidang potensial.
Salah satu yang menjadi andalan adalah sektor pariwisata yang selama ini digaungkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Mulai dari pariwisata halal, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan perizinan.
"Ini adalah sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menggali pendapatan daerah," paparnya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya kontribusi pendapatan dari BUMD.
Disampaikan Fikri, sejumlah BUMD belum memberikan dividen yang signifikan terhadap PAD. DPRD pun mendorong pemprov untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
"Jangan sampai BUMD hanya menjadi beban APBD. Sementara mereka jarang atau bahkan tidak setor dividen," papar Fikri.
Editor : Kimda Farida