LombokPost – Anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) NTB mengalami penurunan tajam di APBD tahun depan.
Dari Rp 33,29 miliar tahun ini menjadi hanya Rp 11,19 tahun 2026. Penurunan signifikan ini sebagai daftar anjloknya transfer ke daerah (TKD).
"Memang kami lihat semua OPD terdampak," kata anggota Komisi IV DPRD NTB Suharto, Selasa (18/11).
Disampaikan, dari semua komponen belanja di Dishub, dampak paling besar terjadi pada alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang turun drastis.
Dari Rp 19,4 miliar di 2025 menjadi tersisa hanya Rp 140 juta di tahun anggaran 2026. "Ini sangat ironis. Di mana kebutuhan keselamatan transportasi kita masih sangat tinggi," kata Suharto.
Salah satu yang paling menjadi keluhan soal masih minimnya lampu penerang jalan umum (PJU) di ruas-ruas jalan provinsi.
Kondisi ini ramai menjadi keluhan publik karena jalan provinsi masih gelap gulita saat malam hari. Kondisi itu membahayakan pengguna jalan. Selain rawan kecelakaan lalu lintas juga rawan dengan tindakan kriminal.
"Saya yakin kondisi ini (jalan provinsi gelap tanpa PJU, Red) terjadi merata di berbagai kabupaten," ujar Suharto.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco mengungkapkan hasil kajian Dishub NTB yang menyebut hanya 30 persen lampu jalan yang menyala.
Selebihnya, 70 persen tidak berfungsi alias mati. "Tentu hal ini disayangkan sekali. Kita ingin bangun pariwisata NTB jadi destinasi dunia tapi jalan masih gelap," cetus Konco.
Sehingga sisa anggaran Rp 140 juta dalam APBD 2026 sangat tidak logis. Padahal kebutuhan pengadaan perangkat keselamatan jalan sangat mendesak.
Seperti lampu jalan hingga pemasangan rambu lalu lintas.
Konco meminta Dishub NTB lebih kreatif. Di antaranya dengan meminta bantuan pemerintah kabupaten/kota se-NTB untuk menganggarkan lampu penerang jalan di APBD.
"Dengan kondisi begini pasti tidak bisa kalau hanya menganggarkan dari APBD provinsi. Anggaran sangat besar. Tidak cukup karena mencakup semua daerah se-NTB," paparnya.
Pemprov juga harus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB ikut melakukan intervensi membenahi lampu jalan di ruas jalan nasional. "Harus ada MoU dengan pemerintah pusat," tegas Konco.
Nah, untuk mengatasi minimnya anggaran, Dishub NTB meminta dukungan dari program pokok-pokok (Pokir) anggota DPRD NTB.
Ini untuk membiayai kebutuhan mendesak seperti lampu PJU, pemeliharaan terminal, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya.
Selain itu, Dishub NTB juga mengupayakan dua sumber pendapatan baru di luar APBD. Yaitu memanfaatkan 30-40 persen dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
Ini dialokasikan untuk keselamatan jalan seperti lampu penerangan dan marka jalan.
Kedua, mengambil alih pengelolaan Jasa Labuh di Zona Ekonomi 12 Mil Laut yang berpotensi menghasilkan Rp 30-Rp 50 juta per tahun.
"Tapi ini perlu dukungan pusat melalui Kementerian Perhubungan," jelas Hasbullah Muis Konco.
Editor : Kimda Farida